Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan system distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.

Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilitasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa factor seperti: (1) rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi; dan (4) prasana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen dimana dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.

Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan melakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia. Mulai tahun 2020, kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Fasilitasi Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (TTI/TTIC/PMT). Selain itu ada penambahan mekanisme kegiatan dengan bekerjasama para pelaku marketplace seperti Go Jek, Grab, BUMN/BUMD, dll.