Program

TEMA

STABILISASI PASOKAN, DIVERSIFIKASI PANGAN, DAN PENGENTASAN DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN


 

PROGRAM BADAN KETAHANAN PANGAN

 

PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN YANG BERKUALITAS

1. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Kemanan Pangan

  •  Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
    • Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, sejak tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. 



  • Diversifikasi Pangan
    • Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya. Di Indonesia, diversifikasi pangan dimaksudkan agar masyarakat Indonesia tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan oleh bahan pangan yang lain. Indonesia memiliki beragam hasil pertanian yang sebenarnya dapat dijadikan makanan pokok seperti sukun, ubi, talas, dan sebagainya yang dapat menjadi faktor pendukung utama diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan salah satu cara menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi.  Diversifikasi pangan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh bervariasi dan seimbang
      Implementasi dari Diversifikasi Pangan melalui kegiatan: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kemudian dikembangkan Pekarangan Pangan Lestari; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), kemudioan dikembangkan menjadi Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L); serta (3) Sosialisasi, Promosi, dan Bimtek P2L. Melalui 3 (tiga) kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). 


  • Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
    • Undang-undang No 18 tahun 2012 mengamanatkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan membagi kewenangan pengawasan pangan segar asal tumbuhan pada kementarian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
    • Penguatan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) diselenggarakan melalui pengawasan produk sebelum diedarkan (pre market) dengan memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan, serta pengawasan pangan produk setelah beredar (post market). Pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan pre market dilakukan dalam bentuk registrasi dan sertifikasi PSAT, sedangkan pengawasan post market  dilaksanakan dalam bentuk pengawasan PSAT yang  beredar baik secara regular maupun insidentil.
    • Registrasi dan sertifikasi PSAT diberikan dalam bentuk registrasi PSAT PL (pangan asal luar negeri), PD (pangan produksi dalam negeri) dan PSAT PDUK (pangan produksi dalam negeri usaha kecil), registrasi rumah kemas, sertifikasi penerapan produksi yang baik PSAT (SPPB-PSAT), sertifikasi prima, sertifikasi kesehatan (health certificate) dan sertifikasi pendukung lainnya. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko telah membagi kewenangan registrasi PSAT PL oleh pemerintah pusat (Menteri),  penerbitan PSAT PD, sertifikasi rumah kemas, dan health certificate dilakukan oleh pemerintah provinsi (Gubernur) dan registrasi PSAT PDUK oleh pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota).  Indikator pencapaian keamanan pangan dapat dilihat dari persentase PSAT yang memenuhi syarat baik dari pemenuhan kandungan cemaran, juga pemenuhan label serta, meningkatnya jumlahnya PSAT yang mendapatkan  jaminan pre market.


Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

  • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)
    • Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah dalam hal ini, Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan system distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien.
    • Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan distribusi pangan masih menjadi kendala dalam mewujudkan stabilitasi pasokan dan harga pangan. Hambatan distribusi pangan disinyalir dikarenakan beberapa factor seperti: (1) rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien; (2) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah; (3) waktu panen bervariasi; dan (4) prasana dan sarana transportasi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi harga pangan yang berakibat
    • ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen dimana dalam ekskalasi lebih luas akan mempengaruhi dalam pengendalian inflasi pangan.
    • Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan melakukan upaya pengendalian pasokan dan harga pangan dengan melakukan intervensi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia. Mulai tahun 2020, kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Fasilitasi Toko Tani Indonesia/Pasar Mitra Tani (TTI/TTIC/PMT). Selain itu ada penambahan mekanisme kegiatan dengan bekerjasama para pelaku marketplace seperti Go Jek, Grab, BUMN/BUMD, dll.


  • Fasilitasi Distribusi Pangan
    • Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk penyeimbang pasar, PMT/TTIC dan TMT/TTI berupaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasok pangan hanya menjadi 3 – 4 pelaku sehingga diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen.
    • Menjawab tantangan tersebut, pada Tahun 2021, akan dilakukan Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan sebagai upaya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi (transportasi dan kemasan) kepada pemasok PMT/TTIC untuk komoditas pangan, khususnya 10 (sepuluh) pangan pokok dan strategis. Dalam hal ini, PMT/TTIC memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan yaitu: beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya.
    • Kerangka Pikir Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan :



  • Sistem Logistik Pangan Nasional
    • Kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan sehingga jarak antara wilayah produsen dan konsumen jauh. Infrastruktur logistik dan transportasi juga masih kurang memadai terutama di wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan. Infrastrukur transportasi yang efektif tidak tersedia sedangkan transportasi udara membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan biaya tinggi dalam menggerakkan pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit.  
  • Sistem Logistik Nasional Pangan Pengembangan tata kelola produksi dan distribusi pangan untuk menjamin kontinuitas pasokan secara merata antar wilayah dan memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi seluruh pelaku termasuk petani.




  • Panel Harga dan Monitoring Stok Pangan di Pedagang dan Penggilingan
    • Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi.

      Untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan stok di tingkat produsen, konsumen, pengiilingan, dan pedagang. Mekanisme pemantauan harga dan stok pangan strategis melalui aplikasi Panel Harga dan Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis (Simonstok).

      Tujuan adalah (1) Mengetahui harga pangan strategis di tingkat produsen; (2) Mengetahui harga pangan strategis ditingkat konsumen; (3) Mengetahui jumlah stok gabah/beras di penggilingan padi dan pedagang secara periodik; (4) Menyediakan bahan perumusan kebijakan harga dan stok  pangan; (5) Menyajikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat terkait harga dan stok pangan.



Pemantapan Ketersediaan dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

  • Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan Melalui Pertanian Keluarga
    • Dalam rangka mempercepat pengentasan daerah rentan rawan pangan, Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan berbagai intervensi dan terus dikembangkan melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan, Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Kawasan Usahatani, dan yang terakhit kegiatan Pertanian Keluarga.
    • Pertanian Keluarga menurut Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga Indonesia (RAN-PK) 2021-2024 adalah kegiatan pertanian, perikanan dan akuakultur, kehutanan serta peternakan berbasis sumberdaya lokal yang dikelola secara bersama oleh anggota keluarga pada lahan yang dimiliki ataupun disewa/dipinjam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Pada tahun 2021 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan ”Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga”. Kegiatan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga bersifat trigger yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang dan akan peningkatan status daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah tahan pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan rawan pangan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
    • Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk kegiatan usaha budidaya, antara lain: komoditas tanaman pangan dan/atau komoditas hortikultura (sayuran semusim dan buah-buahan semusim) dan/atau komoditas peternakan (ternak unggas dan ternak kecil) dan/atau perikanan air tawar.

  • Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat
    • Ketahanan pangan ditandai tersedianya pangan yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat antardaerah dan antarwaktu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan dikembangkan melalui kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). LPM berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
    • Pengembangan LPM merupakan salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan LPM menjadi sangat relevan karena memberikan kemudahan akses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi (daya beli). Untuk keberlanjutan LPM, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

  • Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
    • Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ini diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

      FSVA disusun berdasarkan sembilan indikator sebagai turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu :

      • Aspek ketersediaan:

      • Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan

      • Aspek akses pangan:

      • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

      • Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen

      • Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

      • Aspek pemanfaatan pangan

      • Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun

      • Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

      • Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

      • Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

      • Angka harapan hidup

Metode analisis FSVA menggunakan metode pembobotan. Peta-peta FSVA menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau yang dikelompokan menjadi 6 warna. FSVA terdiri tiga tingkatan analisis. FSVA Nasional menganalisis wilayah pada tingkat kabupaten/kota. FSVA Provinsi menganalisis wilayah pada tingkat kecamatan. FSVA Kabupaten menganalisis wilayah pada tingkat desa. Aplikasi FSVA interaktif berbasis online ini memungkinkan pengguna (user) untuk menampilkan peta dan melakukan proses pencarian (query) data tabular maupun spasial untuk menampilkan data ketahanan pangan yang tersedia.


Mitigasi Bencana Rentan Rawan Pangan  


  •  PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN