Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani, pelaku distribusi, dan konsumen baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga dengan mengacu kepada permasalahan utama yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan marketpower oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat. Kegiatan PUPM telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 di 20 (dua puluh) provinsi dan di 7 (tujuh) provinsi di Tahun 2017. Pada Tahun 2018 kegiatan dikembangkan dengan beberapa penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan PUPM tahun 2016 dan tahun 2017 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan PUPM yaitu:

1. Menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;

2. Mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan

3. Memberikan kemudahan akses konsumen/ masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar.

Adapun sasaran kegiatan PUPM pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari sasaran LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) dan TTI (Toko Tani Indonesia). Sasaran berjumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) LUPM yang terdiri dari : 

(1) 500 (lima ratus) LUPM tahap penumbuhan; 

(2) 406 (empat ratus enam) LUPM tahap pengembangan; dan 

(3) 250 (dua ratus lima puluh) LUPM Tahap Pembinaan. 

Sasaran TTI berjumlah 1.000 (seribu) di kabupaten/kota yang mengalami ketidakstabilan harga dan pasokan pangan pokok/strategis pada 20 (dua puluh) provinsi.