Workshop Pengembangan Kapasitas dan Produksi KM SOLID Tahun 2015

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 21 Apr, 2015

Views: 197

Workshop Pengembangan kapasitas dan produksi KM, kegiatan SOLID tahun 2015, diikuti para pelaksanan kegiatan SOLID Pusat, provinsi Maluku, provinsi Maluku Utara,  LSM Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dan 11 kabupaten pelaksaan kegiatan SOLID  sebanyak 42 peserta. Workshop diselenggarakan mulai tanggal 14 sampai 17 April 2015  di di Asrama Haji Transit Provinsi Yogyakarta. Penyelenggaraan workshop di buka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dilanjutkan pemaparan dan diskusi materi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan SOLID oleh Para fasilitator dan konsultan.

Berdasarkan arahan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, pemaparan fasilitator dan konsultan serta hasil diskusi dengan peserta, maka rumusan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

  1. Perlunya penelaahan dan pendalaman terhadap modul-modul dan media  pelatihan yang diberikan oleh fasilitator dan nara sumber.
  2. Pemahaman seluruh materi hendaknya menjadi bekal bagi peserta untuk  diimplementasikan dalam kegiatan yang ditindaklanjuti di masing-masing provinsi dan kabupaten.
  3. Beberapa hal yang perlu dijadikan acuan dalam menindaklanjuti pendalaman    materi yang telah diberikan antara lain:

3.1.  Dari kelompok yang telah dibentuk jika keanggotaanya lebih dari 7 orang maka akan tetap dilanjutkan pembinaanya namun apabila kurang dari 7 dan sudah dilakukan upaya persuasif orang memungkinkan kelompok tersebut dapat dilebur dengan kelompok yang kondisinya sama. Terkait dengan kondisi tersebut maka modal yang dimiliki oleh anggota yang tidak terlibat lagi dalam kegiatan kelompok dikembalikan kepada anggota yang keluar tersebut sepanjang tidak mempunyai tunggakan pinjaman sedangkan modal dari masing-masing kelompok yang dilebur disatukan sebagai modal awal kelompok hasil peleburan. Apabila kelompok yang jumlah anggotanya kurang dari 7 orang maka dimungkinkan untuk dibubarkan atau tidak dilanjutkan pendampingan sedangkan dana bansos (akun 57311) yang ada direkening dikembalikan ke kas Negara.

3.2. Bagi kelompok mandiri yang keanggotaannya kurang dari 15 orang, fasilitasi penggunaan dana  Revolving Fund  bagi setiap anggota dapat disepakati menggunkan dana RF untuk  kegiatan produktif lebih dari Rp.1.200.000,- sesuai kebutuhan anggota sepanjang dimusyawarahkan bersama anggota lainnya.

3.3.  Ketentuan yang dipersyaratkan untuk pencairan dana MF dan RF setelah KM mengajukan Rencana penggunaan dana tersebut selama tahun anggran berjalan.

3.4.  Pengalihan sarana/alat yang sudah dibeli apabila tidak ada kesesuaian dengan rencana awal, agar di buatkan alasan yang tertuang dengan berita acara  dari manajemen. Berita acara serah terima aset/sarana paling lambat penyerahan akhir bulan April 2015.

3.5. Bagi anggota KM yang tidak memiliki lahan usaha, tetap ditoleransi memanfaatkan  dana RF sepanjang untuk usaha produktif, sedangkan untuk fasilitasi kebutuhan konsumtif  bagi setiap anggota maksimal diperkenankan sebesar 20% dari total dana RF yg tersedia.

3.6.  Untuk mengefektifkan kinerja para pendamping (PPL dan Fasdes) di tingkat desa sampai dengan jenjang kabupaten dan provinsi diperlukan forum koordinasi dan konsultasi secara periodik  untuk membahas berbagai hal yang terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan kegiatan serta pemecahan masalah yang dihadapi selama kegiatan berlangsung.

3.7.  Dalam perencaanaan usaha produksi ditingkat KM , agar didukung dengan fasilitasi kegiatan pendukung yang relevan dengan pilihan usaha nya seperti kegiatan SL, demplot, pembangunan prasarana KM, pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha yang akan dikembangkan.

3.8. Untuk memastikan atau menjamin kelangsungan usaha produksi, harus dilakukan identifikasi dan analisa permintaan pasar terhadap produk yang akan direncanakan oleh anggota KM .

3.9.   Mekanisme pelaporan yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPL, Fasdes secara vertikal harus secara konsekuen dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ditetapkan bersama.

3.10. Tindak lanjut dari workshop ini, akan dilakukan workshop TOT provinsi dengan melibatkan peserta yang telah mengikuti TOT CD, gender dan produksi di pusat termasuk LSM, dimana dlm workshop tsb akan melakukan telaahan modul pelatihan, menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di kabupaten, melibatkan petugas provinsi, kabupaten dan LSM yang telah mengikuti TOT dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan fasdes dan PPL di kabupaten.

Hal yang yang menjadi kesepatan tersebut diatas akan dipergunakan untuk melengkapi penjelasan beberapa petunjuk/pedoman yang terkait dengan mekanisme dan pengelolaan modal bergulir, Matching Fund, keanggotaan kelompok, perencanaan produksi dan usaha, pedoman pendampingan PPL dan Fasdes, mekanisme  ME dan format pelaporan, pengelolaan federasi dan Team Pelaksana Desa (VIT).

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...