Workshop ME dan RIMS

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 14 Nov, 2015

Views: 107

Workshop ME dan RIMS Tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 November 2014 di Hotel Emerald, Ternate – Maluku Utara. Workshop diikuti oleh peserta yang berasal dari Tim Pelaksana SOLID Pusat, Tim Pengendali Kegiatan SOLID, Koordinator dan Asisten ME SOLID Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) YPPM Provinsi Maluku, LSM EL-SIL Kie Raha Provinsi Maluku Utara serta Manajer dan Asisten ME dari 11 Kabupaten pelaksana kegiatan SOLID, seluruhnya 55 orang. Workshop dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan. Adapun rumusan workshop, sebagai berikut:

  1. Tim pelaksana SOLID harus melaksanakan pembenahan data dan informasi untuk mengetahui kemajuan kegiatan SOLID, termasuk melihat kinerja KM dan Federasi;
  2. Tim pelaksana SOLID pusat, provindi dan kabupaten agar mempercepat realisasi kegiatan mengingat sisa waktu anggaran tinggal 40 hari kerja efektif, namun dengan tetap memperhatikan rambu-rambu pelaksanaan kegiatan;
  3. Penyederhanaan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan agar membantu pelaksana kegiatan SOLID dalam melakukan penialian kemajuan kegiatan SOLID;
  4. Tim pelaksana SOLID Pusat agar segera merancang dan merealisasikan aplikasi software pelaporan keuangan kegiatan SOLID dengan merujuk aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Ketahanan Pangan atau aplikasi lain untuk memudahkan pelaporan keuangan. Disamping itu dalam meningkatkan sharing informasi ke semua pihak agar segera merancang website SOLID sebagai media penyampaian informasi timbal balik bagi setiap tingkatan manajemen SOLID;
  5. Target kegiatan SOLID Phase II (2015 – 2018) mencakup 224 desa, 2.240 KM serta 33.600 KK dan 6.750 KK diluar SOLID;
  6. Struktur pelaksana SOLID Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa agar menyesuaikan dengan Struktur organisasi sesuai dengan rekomendasi MTR, disamping itu untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan SOLID diusulkan agar pusat memberikan penegasan kepada provinsi dan kabupaten agar tidak melakukan pergantian personil, kecuali promosi;
  7. Pelakasana SOLID agar menyampaikan data terkini Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Kementerian Pertanian, untuk memudahkan pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan SOLID;
  8. Pelaksana SOLID agar segera menindaklanjuti hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) dan rekomendasi yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja pelaksanaan SOLID ke depan;
  9. Manajamen Pelaksana kegiatan SOLID agar SOLID agar menjalin kerja sama yang saling melengkapi dengan LSM dalam melakukan pendampingan secara intensif dan berkesinambunagan terhadap KM dan federasi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi;
  10. Setiap manajemen pelaksana SOLID provinsi dan kabupaten agar menggalang desain exit strategi yang dikonsolidasikan bersama stakeholders terkait untuk mewujudkan keberlanjutan (suistainability) kegiatan SOLID melalui pendekatan terhadap pemerintah, swasta, kelompok masyarakat dan lembaga lain;

Untuk mempersiapkan sistim dan aplikasi ME tahun 2015, telah disepakati perbaikan kerangka kerja logis (Logframe) dan penyederhanaan aplikasi dan format pelaporan seperti yang telah disepakati dalam workshop ini.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...