Strategi Perberasan Untuk Asia Pasifik

Beras merupakan komoditas pangan strategis bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Lebih dari 80 persen beras diproduksi dan dikonsumsi di kawasan ini sebagai bahan pangan pokok. Setelah terjadi lonjakan harga beras yang sangat tinggi di tahun 2008 yang menandai krisis pangan global dan adanya perubahan iklim global, isu beras sebagai penopang ketahanan pangan berkelanjutan di kawasan ini kembali mengemuka. Organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) atas permintaan para anggotanya melakukan kajian tentang Rice Strategy for Asia and the Pacific atau Strategi Perberasan untuk Asia Pasifik.

Pada 28 Januari lalu, hasil kajian tersebut dibahas oleh para pejabat tinggi dari negara anggota FAO di kawasan Asia Pasifik yang diadakan di Pattaya, Thailand. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, didampingi diantaranya oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Achmad Suryana dan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Tjuk Eko Haribasuki.

Konsep Strategi Kebijakan Perberasan tersebut tidak berisi hal-hal yang sangat spesifik, karena strategi operasionalnya tergantung dan diserahkan pada masing-masing negara. Konsep ini berisi alternatif berbagai kebijakan yang dapat atau telah dilakukan oleh berbagai negara dengan menganalisis kemungkinan dampak positif dan negatifnya (trade-offs) ditinjau dari sisi ekonomi. Dengan latar belakang ekonomi, sosial dan politik yang beragam, masing-masing negara di kawasan Asia dan Pasifik dapat mengadopsi pilihan kebijakan yang cocok untuk negaranya.

Dalam kesempatan ini Indonesia memberikan berbagai masukan untuk mempertajam visi, misi, dan alternatif kebijakan yang disajikan dalam kajian tersebut. Salah satu masukan yang disambut oleh utusan negara-negara lainnnya adalah perlunya menempatkan petani padi sebagai pusat dari upaya peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Karena itu, berbagai kebijakan, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun perdagangan beras perlu mempertimbangkan kepentingan petani, agar mereka dapat lebih besar menikmati hasil usahanya, atau lebih sejahtera. Misi pengembangan perberasan sebaiknya difokuskan pada penguatan kemandirian petani padi, mengingat sebagian besar petani padi adalah petani kecil.

Pada hari kedua, Wakil Menteri Pertanian didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan anggota delegasi lainnya melakukan kunjungan ke lembaga penetitian singkong nadional di Rayong, yang bekerja di bawah Kementerian Pertanian Thailand, yaitu Rayong Field Crops Research Center. Lembaga penelitian ini telah menghasilkan sembilan varitas singkong unggul dengan kandungan HCN yang cukup tinggi. Varietas ini ditujukan untuk mendukung keperluan industri, baik pati maupun ethanol. Lembaga penelitian ini telah berhasil mengatasi hama utama singkong di negaranya, dengan mengembangkan musuh alami.

Dalam kunjungan ke petani singkong diperoleh informasi bahwa dengan memanfaatkan varietas unggul dan teknologi usaha tani dari lembaga penelitian ini, keuntungan bersih petani singkong dapat mencapai lebih dari dua kali lipat. Rata-rata produksi singkong di tingkat petani per hektare sekitar 20 ton. (asr)