Sosialisasi Kebijakan Perberasan Provinsi Bali

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 04 Oct, 2017

Views: 341

Denpasar, 4 Oktober 2017 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali menggelar Sosialisasi Kebijakan Perberasan dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen, distributor, dan konsumen beras di wilayah Bali. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, serta Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, disampaikan oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) bahwa kebijakan perberasan ini diberlakukan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh pihak. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, konsumen akan mendapatkan beras dengan harga yang sesuai. Begitu pula dengan distributor yang mendapatkan jaminan kualitas produk dengan keuntungan yang terukur. Sedangkan produsen akan mendapatkan kepastian usaha dan pasar. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagdin) Provinsi Bali menyampaikan bahwa beras sebagai barang kebutuhan pokok dan penting sangat berpengaruh dalam menekan laju inflasi sebagaimana layaknya di Bali, sehingga perlu diatur lebih lanjut. Ditambahkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali, agar para pelaku usaha tidak perlu takut dalam melangsungkan usahanya selama tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam diskusi yang digelar hingga lebih dari satu jam tersebut, tampak antusiasme peserta dalam mempertanyakan dan mengonfirmasi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Sebagian peserta justru merasa senang dengan adanya klasifikasi Beras Khsus mengingat Bali telah memiliki visi sebagai wilayah sentra pertanian organik. Beberapa lainnya sibuk mempersiapkan produknya untuk diregistrasi sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kedepan, implementasi kebijakan ini akan diawasi dengan ketat oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Bali bersama dengan Polda Bali, sehingga bagi pihak manapun yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan dapat dikenakan sanksi baik berupa pencabutan izin usaha maupun dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, upaya pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota. Pemerintah berharap dengan adanya sosialisasi kebijakan perberasan ini, seluruh pihak dapat mengerti dan memahami serta melaksanakannya dengan baik sehingga urusan beras di negeri ini dapat diselesaikan dengan tuntas dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Sementara sosialisasi kebijakan perberasan ini akan terus dilaksanakan di provinsi lainnya

Berita Terkait

  • Kementan Gandeng Pemprov Sumut Gelar OP Bawang Putih

    Medan - Untuk meredam melonjaknya harga bawang putih di Sumatera Utara (Sumut) yang sempat menyentuh harga Rp.90.000/kg, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengadakan Operasi Pasar.

    Sebanyak 5 container  masing-masing 29 ton bawang putih impor yang tiba  di Belawan Rabu, (13/4) langsung disebar di berbagai pasar di kota Medan.

    "Operasi pasar ini kami lakukan untuk menstabilkan harga bawang putih di tingkat konsumen yang mengalami tren kenaikan beberapa waktu terakhir," ujar  Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan Riwantoro saat mel...

  • Kementan Pastikan Pasokan Pangan Pokok Aman Selama Ramadhan dan Iedul Fitri

    Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan pangan pokok selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terutama bulan Ramadhan dan Iedul Fitri 1440 H mencukupi. Kepastian tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementan yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).

    "Kita sudah cek, kondisi ketersediaan pangan pokok kita aman, baik untuk bulan puasa dan hari raya Iedul Fitri," terang Agung, dalam acara bertajuk 'Pengendalian Harga Pangan' tersebut di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)...

  • Harga Cabai Jatuh, Kementan Gerak Cepat Bantu Petani Tuban

    Memasuki panen raya, harga berbagai jenis cabai di Kabupaten Tuban Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Grabagan jatuh. Laporan petugas pencatat harga,  Sabtu (11/5), harga cabai rawit merah (CRM) sekitar 4.500/kg dan cabai merah keriting (CMK) Rp 5.500/kg, dari harga seminggu sebelumnya yang berkisar Rp 10.000/kg.

    Merespon kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bergerak cepat turun lapangan membeli cabai  petani dengan harga yang lebih mahal, yakni Rp. 8.000/kg untuk mencegah kerugian petani sekaligus  memberi semangat agar petani tetap menanam pada musim berikutnya.

    "Kami bersama-sama turun k...