Sosialisasi Kebijakan Perberasan Provinsi Bali

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 04 Oct, 2017

Views: 291

Denpasar, 4 Oktober 2017 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali menggelar Sosialisasi Kebijakan Perberasan dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri dari produsen, distributor, dan konsumen beras di wilayah Bali. Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, serta Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, disampaikan oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) bahwa kebijakan perberasan ini diberlakukan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh pihak. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, konsumen akan mendapatkan beras dengan harga yang sesuai. Begitu pula dengan distributor yang mendapatkan jaminan kualitas produk dengan keuntungan yang terukur. Sedangkan produsen akan mendapatkan kepastian usaha dan pasar. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagdin) Provinsi Bali menyampaikan bahwa beras sebagai barang kebutuhan pokok dan penting sangat berpengaruh dalam menekan laju inflasi sebagaimana layaknya di Bali, sehingga perlu diatur lebih lanjut. Ditambahkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Bali, agar para pelaku usaha tidak perlu takut dalam melangsungkan usahanya selama tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam diskusi yang digelar hingga lebih dari satu jam tersebut, tampak antusiasme peserta dalam mempertanyakan dan mengonfirmasi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Sebagian peserta justru merasa senang dengan adanya klasifikasi Beras Khsus mengingat Bali telah memiliki visi sebagai wilayah sentra pertanian organik. Beberapa lainnya sibuk mempersiapkan produknya untuk diregistrasi sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kedepan, implementasi kebijakan ini akan diawasi dengan ketat oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Bali bersama dengan Polda Bali, sehingga bagi pihak manapun yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan dapat dikenakan sanksi baik berupa pencabutan izin usaha maupun dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, upaya pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota. Pemerintah berharap dengan adanya sosialisasi kebijakan perberasan ini, seluruh pihak dapat mengerti dan memahami serta melaksanakannya dengan baik sehingga urusan beras di negeri ini dapat diselesaikan dengan tuntas dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Sementara sosialisasi kebijakan perberasan ini akan terus dilaksanakan di provinsi lainnya

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...