Sidang Regional DKP 2014 Wilayah Barat

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 13 May, 2014

Views: 112

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) telah menggelar Sidang Regional (Sireg) DKP untuk Wilayah Barat Indonesia di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat pada tanggal 7 - 9 Mei 2014. Sireg dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mizwar yang mewakili Gubernur Jawa Barat dan dilanjutkan dengan arahan Menteri Pertanian yang diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si. Sireg DKP WIlayah Barat dihadiri oleh 24 Bupati, 6 Walikota, 14 Wakil Bupati/Walikota selaku Ketua DKP tingkat Kabupaten/Kota, serta para Sekretaris DKP selaku Kepala badan/kantor/unit kerja yang menangani ketahanan pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera dan Jawa.

 

Dalam pelaksanaan Sireg ini, Ketua Sidang terpilih ialah Walikota Depok Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma’il, M.Sc, Wakil Ketua Sidang Wakil Walikota Padang Panjang, dr. H. Mawardi, MKM, dan Sekretaris Sidang yaitu Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si. Adapun tema besar dalam Sireg tahun 2014 ialah Politik Pangan yang Berkeadilan dan Bermartabat untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang yang merupakan inisiasi dari Pokja Ahli dan Pokja Khusus DKP.

 

Hadir sebagai narasumber yaitu (1) Dr. Hadiat, MA dari Bappenas yang memaparkan tentang peran perempuan dalam penyediaan gizi; (2) Ahmad Hidayat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memaparkan tentang Kartel dalam industri pangan Indonesia; (3) Prof. Sumarno dari Pokja Ahli DKP yang memaparkan tentang produksi pangan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pemanfaatan biomassa; (4) Prof. Ernan dari IPB yang memaparkan tentang rencana tata ruang wilayah dan reforma agraria untuk pengembangan pangan lokal; dan (5) Prof. Nurpudji dari Pokja Ahli DKP yang memaparkan tentang Evaluasi Kinerja Dewan Ketahanan Pangan.

 

Dalam penyelenggaraannya, Sireg DKP dibagi dalam tiga kelompok diskusi yang masing-masing fokus membahas hal mengenai Kartel: Hambatan pemenuhan atas pangan, Peran perempuan dalam penyediaan gizi (early life nutrition), serta Peningkatan produksi pangan melalui perlindungan dan pengelolaan lahan serta pengembangan pangan lokal. Dalam diskusi tersebut, setiap kelompok akan merumuskan usulan kebijakan pangan terkait dengan masing-masing sub-tema sebagai rancangan rumusan hasil Sireg DKP Wilayah Barat tahun 2014. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penandatanganan rumusan sidang oleh para Bupati/Walikota yang hadir dan disaksikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku Sekretaris DKP Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.

 

Adapun beberapa butir penting terkait hasil rumusan Sireg DKP Wilayah Barat tahun 2014 ialah sebagai berikut:

  1. Kelembagaan

Status kelembagaan pangan perlu diperkuat dengan mengangkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian DKP. Sedangkan kelembagaan BKP menjadi Kementerian Ketahanan Pangan.

  1. Kartel: Hambatan Pemenuhan Hak Atas Pangan
  2. a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan asosiasi/lembaga swadaya masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap kartel pangan;
  3. b) Perlu dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran UU No.5 tahun 1999, serta perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai turunan dari UU tersebut;
  4. c) Sistem koperasi perlu dioptimalkan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha pangan.
  5. Peran Perempuan dalam Penyediaan Gizi (Early Life Nutrition)
  6. a) Program pemberdayaan perempuan khususnya terkait dengan penyediaan gizi, perlu diintegrasikan baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
  7. b) Pembentukan pola konsumsi pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) perlu mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat;
  8. c) Pentingnya dukungan APBD untuk pemberdayaan perempuan dan penyediaan gizi.
  9. Peningkatan Produksi Pangan melalui Perlindungan & Pengelolaan Lahan serta Pengembangan Pangan Lokal
  10. a) Penguatan komitmen Kepala Daerah terhadap perlindungan lahan pertanian;
  11. b) Pemberian insentif dan disinsentif sebagai bentuk reward and punishment, khususnya kepada petani dan pengusaha;
  12. c) Gerakan P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan) perlu digalakkan secara besar di seluruh wilayah Indonesia.

 

Selanjutnya Sekretariat DKP akan menggelar Sireg untuk Wilayah Timur Indonesia pada tanggal 21-23 Mei 2014 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Hasil rumusan Sireg tersebut selain sebagai bahan implementasi Bupati/Walikota di masing-masing daerahnya juga akan ditindaklanjuti dalam Konferensi DKP tahun ini yang akan dipimpin langsung oleh Presiden dan akan dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...