Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur Tahun 2014

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 28 May, 2014

Views: 170

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) telah menyelenggarakan Sidang Regional (Sireg) DKP Wilayah Timur setelah sebelumnya didahului dengan penyelenggaraan Sireg DKP Wilayah Barat di Kota Bandung pada 7 – 9 Mei 2014. Pada penyelenggaraan Sireg DKP Wilayah Timur Tahun 2014 ini kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Mei 2014 di Hotel Sintesa Peninsula, Kota Manado – Sulawesi Utara. Hadir dalam Sireg DKP Wilayah Timur ini diantaranya: 9 Bupati, 9 Wakil Bupati, beserta Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan (DKP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Penyelenggaraan Sireg DKP mengadopsi format yang diselenggarakan oleh FAO, dimana FAO hanya memasilitasi kegiatan, sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Sidang berasal dari delegasi negara anggota FAO yang disepakati oleh forum. Begitu pula dengan Sireg DKP ini, Sekretariat DKP hanya memasilitasi penyelenggaraan, sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Sidang berasal dari Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Terpilih sebagai Ketua Sidang yaitu Drs. H. Jamaluddin Malik Bupati Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Sidang H. Badrun Nggai, SE Wakil Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dan Sekretaris Sidang Ir. H. Hartina Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sama halnya dengan Sireg DKP Wilayah Barat, tema Sireg DKP di Wilayah Timur adalah Politik Pangan yang Berkeadilan dan Bermartabat untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Gizi Seimbang, begitu pula dengan fokus pembahasan yang didiskusikan dalam kelompok yang terdiri dari (1) Kartel: Hambatan Pemenuhan Hak Atas Pangan, (2) Peran Perempuan Dalam Penyediaan Gizi (Early Life Nutrition), dan (3) Peningkatan Produksi Pangan Melalui Perlindungan Dan Pengelolaan Lahan Serta Pengembangan Pangan Lokal.

Beberapa butir penting yang dihasilkan oleh para Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam forum Sireg DKP Wilayah Timur ini adalah:

  1. Perlu dibentuk kelembagaan pangan setingkat kementerian sebagai amanat dari UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012;
  2. Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pengawasan, penegakkan hukum, serta optimalisasi perangkat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatasi kartel pangan;
  3. Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan dukungan anggaran untuk mendorong peran perempuan dalam penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga, menyinergikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat Pusat dan Daerah, serta melakukan revitalisasi terhadap Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebagai sarana perbaikan gizi;
  4. Pemerintah Daerah berkewajiban menindaklanjuti UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui peraturan daerah serta regulasi lainnya;
  5. Pemerintah Daerah akan mengembangkan RoadmapKetahanan Pangan Wilayah Timur Indonesia yang berbasis pada pangan lokal seperti sagu, jagung, singkong, umbi-umbian lainnya, serta ikan sebagai sumber protein.
  6. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pengembangan pangan lokal seperti pasar, jalan, pelabuhan, dan irigasi.
  7. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program Raskin yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas dan harga pangan lokal.

Hasil Sireg DKP yang telah dirumuskan oleh para Bupati/Walikota ini akan dijadikan acuan untuk diimplementasikan di masing-masing daerah dalam pembangunan ketahanan pangan. Selain itu, hasil tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan kebijakan nasional dalam Konferensi Dewan Ketahanan Pangan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden pada tahun ini.

Demikian Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah Timur Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik. Hasil Sireg DKP Wilayah Timur tersebut kemudian akan dikompilasi dengan hasil Sireg DKP Wilayah Barat dan akan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

 

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...