Sidang Gugatan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di MK

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 22 Jan, 2014

Views: 224

Sidang uji materil atas beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan digelar kemarin, Selasa, 21 Januari 2014 pukul 11.00 WIB di Mahkamah Konstitusi. Sidang tersebut mendengarkan tanggapan pemerintah atas permohonan uji materil UU Pangan. Dari pihak Pemerintah, hadir Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian selaku kuasa dari Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM selaku kuasa Menteri Hukum dan HAM.

Para penggugat terdiri dari 12 LSM, diwakili oleh kuasa hukum B.P. Benny Dikti Sinaga, SH, menggugat enam pasal dalam UU Pangan, yaitu:

  1. Pasal 3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “kebutuhan dasar manusia” tidak diartikan sebagai standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.
  2. Pasal 36 ayat (3) UU Pangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketidak jelasan institusi atau lembaga yang menentukan kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan serta tidak memperhatikan ketersediaan cadangan pangan masyarakat, sehingga menyebabkan berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dan ketidakpastian hukum.
  3. Pasal 53 UU Pangan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “Pelaku Usaha Pangan” tidak mengecualikan pelaku usaha pangan skala kecil. Selanjutnya Para Pemohon menganggap definisi pelaku usaha pangan bersifat terlalu luas dan tidak membedakan antara pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil, dan perseorangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan kriminalisasi terhadap pelaku usaha kecil dan perseorangan.
  4. Pasal 133 UU Pangan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “Pelaku Usaha Pangan” tidak mengecualikan pelaku usaha pangan skala kecil.
  5. Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 69 huruf (c) UU Pangan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena berpotensi Melanggar Hak Hidup Sejahtera dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat serta tidak menjamin terjadinya keamanan pangan karena teknologi Rekayasa Genetik sendiri belum bisa dikontrol oleh Pemerintah.
  6. Bahwa Para Pemohon menganggap Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Pangan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan”. Lebih lanjut Para Pemohon menganggap Pasal tersebut inkonstitusional, karena menjadi peluang praktek rekayasa genetik yang berpotensi melanggar hak hidup sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tidak menjamin terjadinya keamanan pangan.

 Sidang selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 5 Februari 2014, dengan agenda mendengarkan tanggapan dari para pemohon yang akan mengajukan dua ahli dan empat saksi. 

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...