Serap Gabah Petani, Bulog Jabar Optimalkan Kemitraan Dengan Penggilingan/RMU

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 23 Jan, 2019

Views: 149

Sebagai salah satu sentra produksi padi nasional, Jawa Barat memiliki potensi produksi beras sebesar 1.833.937 ton sampai dengan akhir Maret 2019. Yang akan diserap oleh Bulog sebesar 161.638 Ton. Ini artinya 8,8% dari potensi produksi beras Jawa Barat.

Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin Satriany dalam Rapat Koordinasi Serap Gabah Provinsi Jawa Barat pada Senin lalu (21/1) di Jl. Soekarno Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Kantor Bulog Divre Jabar.

Rapat juga dihadiri oleh Kepala Divre Bulog Jabar, Tim Sergap Mabes AD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPTP Jabar, Kepala Subdivre Bulog se-Jabar, Para Dandim se-Jabar.

Kepala Divre Bulog Jabar (Achmad Ma'moen) memaparkan strategi dalam mempercepat serapan gabah, yaitu mengoptimalkan penggilingan/RMU yang bermitra dengan Bulog. Selain itu juga melalui Gapoktan yg telah menerima bantuan dryer dari Kementerian Pertanian.

"Divre Jabar bersama Subdivre se-Jabar berkomitmen untuk mempercepat serapan gabah/beras untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut" ujarnya.

Tim sergap Jabar akan melakukan pendekatan secara informal kepada gapoktan penerima bantuan dryer dari Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan serap gabah/beras di Provinsi Jabar.

Dalam kesempatan ini, Para Dandim se Jabar juga berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan Sergab, dengan mendata lokasi-lokasi panen sampai ke tingkat Desa, dan akan dilaporkan secara berjenjang ke Mabesad.

Sementara itu di Kab. Ciamis, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Ciamis Kustini mengakui bahwa sampai akhir Maret 2019 perkiraan panen padi di Kab. Ciamis tidak kurang dari 20.383 hektar.

"Sampai akhir Januari 2019 akan dilakukan panen seluas 939 Ha, dan sampai minggu ke III ini telah dilakukan panen seluas 755 hektar" tegasnya.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...