Realisasi Pencapaian Target Pengadaan Setara Beras 9 Februari Tahun 2019

Diterbitkan pada Sergap Pada 10 Feb, 2019

Views: 32

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...