Rakor Sergap di Jawa Tengah, Bulog Siap Menyerap Gabah Petani

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 29 Jan, 2019

Views: 337

Pemerintah menargetkan serapan gabah/beras petani secara nasional pada Januari - Maret 2019 sebesar 1.5 juta ton. Untuk Jawa Tengah ditargetkan 290.398 ton yang penyerapannya tersebar di 4 subdivre Bulog. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi, pada Rapat Koordinasi Serap Gabah/Beras Petani (Sergap) se provinsi Jawa Tengah di Kantor Divre Bulog Jawa Tengah Selasa (29/1/2019).


Lebih lanjut dikatakan Suwandi, penyerapan gabah/beras akan dilakukan  bekerjasama antara Bulog, TNI dan Kementan.


"Ada dua mekanisme pembelian yang akan dilakukan oleh Bulog terhadap gabah/beras petani. Yaitu pembelian sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras seharga Rp. 8.030 per kg,  dan melalui mekanisme komersial menyesuaikan dengan kualitas jika harga di atas HPP,"  tegas Suwandi.


Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Riwantoro secara rinci menjelaskan tentang target per bulan dan harian per subdivre sesuai dengan potensi panen yang ada di wilayah Jawa Tengah.


Dari pihak Bulog Kadivre Bulog Jateng, M. Sugit Tedjo Mulyono menyampaikan bahwa, pihaknya siap menyerap gabah petani dan telah mempersiapkan pendanaan yang cukup dan mempermudah proses kemitraan Bulog dengan petani/gapoktan.


Pada kesempatan yang sama Kolonel Suhardi sebagai Ketua Tim Sergap dari Mabes TNI siap mendukung kegiatan Sergap di lapangan bersama para Danrem dan Dandim.


Seusai Rakor Sergap, dilakukan kunjungan  ke Kelompoktani Tani Mulya, di Desa Metuk kecamatan Mojosongo Kabupaten boyolali. Kelompok ini baru melakukan panen pada areal 25 Ha dengan hasil 8 ton/ha. Harga gabah hari ini (GKP) Rp 4.600 - 4.700 per kg.


Dalam kesempatan telah disepakati bahwa, petani siap menjual sebagian dari hasil panennya kepada Bulog, untuk membantu pemerintah dalam memenuhi cadangan beras pemerintah.


Dalam rakor sergap ini juga dihadiri Kadivre dan Kasubdivre Bulog Jateng, Ketua Tim Sergap Mabes TNI,  Danrem dan Dandim se Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan propinsi dan kabupaten/kota se Jawa Tengah dan BPTP Jateng.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...