Rakor DKP Jawa Tengah 2015

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 06 May, 2015

Views: 195

Semarang, 29 April 2015 - Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema Mewujudkan Kedaulatan Pangan Jawa Tengah Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan dan Peningkatan Koordinasi dengan Teknologi Informasi. Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua DKP Provinsi Jawa Tengah - H. Ganjar Pranowo, SH. dan dihadiri oleh seluruh SKPD terkait ketahanan pangan di Jawa Tengah. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja M.Ed. hadir sebagai Narasumber.

Berikut ini hasil rumusan Rakor DKP Provinsi Jawa Tengah:

  1. Pangan merupakan permasalahan multidimensional dari hulu sampai hilir dan lintas sektoral, sehingga perlu dikoordinasikan dalam Dewan Ketahanan Pangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan untuk melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
  2. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik untuk itu menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.
  3. Upaya swasembada pangan merupakan tahapan untuk mencapai kedaulatan pangan, untuk mencapai  swasembada  dan  kedaulatan pangan bukan hal yang mudah karena sektor pertanian pada saat ini masih  dihadapkan  oleh  berbagai  masalah  krusial  yaitu (1) Lahan, (2) Infrastruktur, (3) Benih, (4) Regulasi/Kelembagaan, (5) Sumber Daya Manusia, (6) Permodalan dan (7) Diversifikasi Pangan.
  4. Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) tingkat nasional didukung dengan   rehabilitasi irigasi tersier 1,1 jt Ha, optimalisasi lahan 530.000 Ha, bantuan pupuk untuk padi  dan jagung 4 jt Ha, pengadaan benih padi 3 jt Ha, jagung 1 jt Ha. Bantuan saprodi PAT kedelai 300.000 Ha dan didukung pula bantuan traktor.
  5. Sasaran UPSUS PAJALE mendukung swasembada pangan nasional Tahun 2015 di Jawa Tengah adalah Padi : 11.636.967 Ton GKG , Jagung : 3.795.163 Ton, Kedelai : 139.900 Ton.
  6. UPSUS PAJALE dilakukan untuk mencapai swasembada dilakukan dengan meningkatkan  produktivitas dan indeks pertanaman melalui peningkatan ketersediaan air irigasi, benih, pupuk dan alsintan serta didukung dengan pendampingan dari penyuluh pertanian, peneliti,  Perguruan Tinggi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mahasiswa dan pendamping lainnya.
  7. Kegiatan UPSUS PAJALE ini juga dilakukan dengan pengembangan irigasi dan optimalisasi  lahan pada sentra-sentra produksi PAJALE dengan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu (GP-PT) padi, jagung, kedelai; Perluasan Areal Tanam (PAT) jagung masing-masing  dilaksanakan  pada lokasi yang berbeda dan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) kedelai.
  8. Untuk mendukung  pencapaian  target swasembada PAJALE Jawa Tengah Tahun 2015, perlu   dilakukan penguatan kelembagaan pangan, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara SKPD rumpun pertanian dalam arti luas (jangan sampai  terjadi,  ada kebijakan  dari Pusat yang tidak diketahui Badan Ketahanan Pangan, karena langsung ke SKPD terkait), dan perlu mengoptimalkan fungsi  Dewan Ketahanan Pangan untuk melakukan pendampingan  terwujudnya Swasembada PAJALE, mengingat target swasembada PAJALE ini lebih tinggi  daripada target RPJMD Jawa Tengah.
  9. Untuk mendukung pencapaian sasaran UPSUS PAJALE di Jawa Tengah perlu memanfaatkan teknologi Informasi seoptimal mungkin untuk  mendukung komunikasi antar SKPD rumpun  pertanian dalam arti luas dan stakeholders terkait, dilakukan dengan menggunakan media  komunikasi antara lain: Website, Media Sosial, Media Interaktif Petani/Nelayan dengan Pemerintah (WhatsApp, BBM, dll).
  10. Pembangunan Sistem Informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi maupun antar stakeholder Ketahanan Pangan.

Melalui Rakor DKP Jawa Tengah, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian berharap Jawa Tengah dapat mewujudkan program Swasembada Pangan baik melalui penguatan kelembagaan maupun optimalisasi sistem koordinasi berbasis teknologi informasi

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...