Rakor BKP - TNI

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 18 May, 2015

Views: 177

Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan - Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema Kepemimpinan Strategis di Bidang Ketahanan Pangan Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional pada hari Selasa, 5 Mei 2015 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, dengan menghadirkan narasumber Prof. Kaman Nainggolan dan Kol. Infanteri E.S. Airlangga. Hadir dalam rapat tersebut, pejabat Badan Ketahanan Pangan beserta jajaran, Siswa Suspimjemenhan X TA 2015, beserta perwakilan dari mahasiswa di wilayah Jakarta.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, disampaikan oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ditambahkan oleh Prof. Kaman Nainggolan, bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional perlu dimulai dari desa, yang antara lain dapat dilakukan melalui basis agribisnis. Sedangkan Kolonel Infanteri E.S. Airlangga menyatakan bahwa, ketahanan pangan merupakan urusan vital dan strategis khususnya terkait dengan ketahanan nasional.

Dalam diskusiRapat koordinasi, dihasilkan beberapa kesimpulan, masukan, serta upaya tindak lanjut, antara lain sebagai berikut:

  1. Pangan merupakan agenda prioritas dalam program kerja nasional Presiden Jokowi - Wapres JK, hal ini diutamakan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dilakukan dengan menggerakan sektor-sektor strategis. Dalam hal ketahanan nasional, pangan dianggap sebagai dimensi vital dan strategis oleh TNI, karena terkait dengan hidup dan matinya suatu bangsa/negara.
  2. Terdapat 9 (sembilan) prinsip kepemimpinan strategis di bidang ketahanan pangan guna meningkatkan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional, antara lain: (1) penentu arah kebijakan, (2) agen perubahan, (3) visioner, (4) memiliki integritas, (5) konsisten, (6) bertanggung jawab, (7) memiliki komitmen, (8) komunikator, dan (9) memiliki keberanian.
  3. Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam koordinasi dan penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Oleh sebab itu, sistem koordinasi dan penyusunan kebijakan melalui wadah Sidang Regional maupun Konferensi Dewan Ketahanan Pangan perlu dioptimalkan untuk menyerap aspirasi dan potensi dari daerah secara bottom-top.
  4. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi nasional harus dimulai dari tingkat desa dan wilayah terluar NKRI yang antara lain dapat dilakukan melalui program padat karya di bidang agroindustri. Disamping itu, optimalisasi pendidikan kejuruan dan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan di daerah sentra produksi perlu dilakukan. Hal ini relevan dengan program aksi Kawasan Demapan dan KRPL.
  5. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal perlu ditingkatkan dalam menghadapi era perdagangan bebas dan MEA. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menyubsitusi terigu atau gandum.

Sebagai tindak lanjut dari hasil MoU antara Menteri Pertanian dan Kepala Staf Angkatan Darat maka perlu ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi. Siswa Suspimjemenhan X TA 2015 akan menyusun buku Manisfesto Ketahanan Pangan untuk disampaikan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian serta diharapkan dapat sampai kepada Presiden. Melalui dokumen tersebut, TNI berharap dapat berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi nasional, khususnya dalam rangka pembangunan ketahanan nasional.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...