Pertemuan Konsolidasi Kegiatan Solid Tahun 2016 Dan Evaluasi Kegiatan Smallholder Livelihood Develo

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 23 Feb, 2016

Views: 193

Yogyakarta, Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman stakeholders terhadap kegiatan SOLID TA. 2016, telah dilaksanakan pertemuan Konsolidasi Kegiatan Solid Tahun 2016 Dan Monitoring Evaluasi  Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Pkpk)/Smallholder Livelihood Development Project In Eastern Indonesia (Solid) dI Yogyakarta pada tanggal 14-17 Pebruari 2016. Pertemuan tersebut dihadiri: (a) Kepala Badan Ketahanan Propinsi Maluku; (b) Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara; (c) Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan pelaksana SOLID Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, (d) Konsulatan Individu bidang Manajemen, Konsultan Individu Bidang Monitoring dan Evaluasi, Konsultan Individu Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Konsultan Firm, Tim Pelaksana SOLID Pusat, Provinsi dan Kabupaten; (e) LSM Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Acara pertemuan konsolidasi dibuka oleh Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan dilanjutkan oleh pengarahan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan memberikan arahan terkait penajaman pelaksanaan SOLID Tahun 2016. Beberpa point penting hasil pertemuan sebagai berikut : (a) Pelaksanaan kegiatan SOLID tahun 2016 diharapkan lebih fokus, terarah dan sesuai dengan rencana output maupun outcome dari kegiatan SOLID pada fase kedua (2016-2018), sehingga perlu pembenahan kelembagaan/organisasi dan manajemen pelaksanaan kegiatan SOLID 2016; (b) Peningkatan koordinasi antara aparat (PPL, Fasdes, Pendamping Perkebunan, Pertanian dan Pemasaran untuk melakukan supervisi bersama dan menetapkan data di lapangan secara bersama, (c) Koordinasi pendampingan program kerja dan kegiatan di tingkat lapangan antara PPL Pendamping, Konsultan, LSM, Fasdes dan FIT agar pelaksanaan pendampingan lebih terarah dan efektif, (d) Kegiatan peningkatan kapasitas kepada federasi dan VITs diakomodir dalam pertemuan bulan, (e) Bantuan Matcing Fund atau Revolving Fund masuk dalam akun belanja barang bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat harus sesuai aturan PMK 168/2015, dana hibah dan loan tidak ada pembebanan pajak, (f) Usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok mandiri dibatasi pada 1-3 komoditas sesuai kesepakatan IFAD dengan pendekatan partisipatif hasil PRA dan sesuai potensi lokal yang dimiliki, (g) Usaha produktif yang diusahakan di kelompok mandiri diarahkan pada pembentukan cluster usaha sesuai komoditas yang dikembangkan di desa desa Solid, (h) Komponen kegiatan SOLID tahun 2016 berupa Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain) difokuskan pada short value chain untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan untuk menghasilkan nilai tambah, (i) Penyerapan anggaran SOLID baik provinsi dan kabupaten pada tahun 2016 minimal 93%. (j) Koordinator pelaksana kegiatan SOLID Provinsi dan Kabupaten segera menindaklanjuti hasil review IFAD, temuan pemeriksaan dan hasil kesepakatan pertemuan ini.


Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...