Pertemuan FAO Mongolia

INDONESIA GAUNGKAN PENTINGNYA PEMBERDAYAAN PETANI KECIL PADA PERTEMUAN KONFERENSI FAO REGIONAL ASIA PASIFIK KE-32 
DI ULAN BATOR MONGOLIA

 

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesiatelah hadir dan berperan aktif pada Konferensi FAO Regional Asia Pasifik ke-32, yang dilaksanakan pada tanggal10 – 14 Maret 2014, di Ulanbator, Mongolia.Konferensi yang dilaksanakan di Hotel Best Western, Mongolia, terdiridaridua pertemuan, yaitu Senior Officers Meeting (SOM, Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi)pada tanggal 10–12 Maret 2014yang dilanjutkan dengan Plenary Sessions (Pertemuan Tingkat Menteri)pada tanggal 13 – 14 Maret 2014.

Pertemuan dihadiri 41 negara anggota FAO di kawasan Asia Pasifik termasuk dua anggota baru yaitu Singapura dan Brunei Darussalam,dengan pengamat dari 1 negara anggota FAO1 negara non anggota FAO, 10 lembaga internasional non pemerintahan, dan 11 organisasi lintas pemerintahan serta 4 perwakilan organisasi PBB lainnya.

Konferensi APRC ke-32 dilaksanakan sebagai pertemuan rutin dua tahunan negara-negara anggota FAO di kawasan Asia Pasifik dengan fokus pembahasan peluang dan tantangan yang ada di kawasan serta prioritas kerja untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan produktivitas pertanian dan standar hidup masyarakat pedesaan, sertamendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil Sidang SOM

Delegasi RI pada pertemuan Senior Officers Meeting (SOM) diketuai Kepala Badan Ketahanan Pangan, dengan anggota Delri terdiri atas unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KBRI Roma, dan KBRI Beijing.

Pertemuan SOM dibuka oleh ADG/Regional Representative for Asia and Pacific
Mr. Hiroyuki Konuma yang berkedudukan di Bangkok, Thailand dan H.E. Khaltmaa Battulga, Menteri Perindustrian dan Pertanian, Mongolia. Mr. Konuma menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi kawasan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Selanjutnya, H.E. Khaltmaa Battulga menekankan pentingnya kerja sama dan kemitraan dalam penanganan ketahanan pangan di kawasan sehingga sebagai wujud komitmen bersama pada saat Pertemuan Tingkat Menteri (Plenary Meeting) akan dihasilkan komunike bersama yang disebut sebagai Ulaanbaatar Communiqué.

Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan intervensi pada diskusi pada beberapa sesikhususnya terkait Status Pangan dan Pertanian di kawasan Asia dan Pasifik, temasuk prospek masa depan dan emerging issues; Pelaksanaan berbagai program dan capaian Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS); Upaya Restorasi padang rumputdan hutan sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan promosi jasa ekosistem; Prioritas Kegiatan FAO di kawasan Asia Pasifik; danDesentralisasi.

Pembahasan pada Plenary Session

Selanjutnya, pertemuan Ministerial-level Meetingdihadiri oleh 12Menteri dan 9Wakil Menteri dari 41 negara anggota FAO di kawasan Asia Pasifik. Delegasi Republik Indonesia diketuai Menteri Pertanian RI didampingi olehDuta Besar RI di Beijing dan staf, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Atase Pertanian RI di Roma serta unsur Kementan, Kemenlu, Kemenhut, dan KKP.

Konferensi dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Perdana Menteri Mongolia, Norov Altankhuyag, menyampaikan bahwa kawasan Asia Pasifik harus mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan giziserta perlunya kolaborasi dan sinergisme kawasan dalam menangani hal tersebut.  Hal senada juga ditegaskan oleh Direktur Jenderal FAO, Dr. Jose Graziano da Silva, yang menyampaikan tentang upaya FAO dalam meluncurkan Zero Hunger Challenge.

Pertemuan terdiri atas dua agenda utama yaitu sesi Prioritization of Country and Regional Needs (prioritas kebutuhan negara dan kawasan) dan sesi Round table on double burden of malnutrition (beban ganda masalah gizi). Khusus untuk sesi Round table on double burden of malnutrition dilakukan dalam bentuk diskusi.

Pada sesi Prioritization of Country and Regional Needs, para menteri dan delegasi menekankan pentingnya upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan; dan fasilitasi perdagangan pangan yang terbuka, transparan dan efisien untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan di kawasan.

Pada sesi ini Menteri Pertanian RI, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan Zero Hunger Challenge dan menekankan bahwa upaya penghapusan kemiskinan perlu terus digaungkan dan dipercepat pencapaiannya secara menyeluruh di kawasan Asia dan Pasifik sesuai dengan target MDG’s no 1. Indonesia menekankan pentingnya tiap negara di kawasan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, dengan rekomendasi strategi berupa pemberdayaan petani kecil melalui penguatan kelompok/organisasi petani sehingga petani kecil juga dapat berperan aktif dalam rantai nilai pangan dan adaptif dalam menerima beragam inovasi teknologi pertanian. Upaya ini selaras dengan rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, Oktober 2013. Selanjutnya, Indonesia menggarisbawahi pentingnya rencana aksi regional untuk pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan mengusulkan penguatan kerja sama internasional dan pengembangan kemitraan dalam mengimplementasikan ekonomi biru sebagai salah satu prioritas di kawasan. 

Dalam diskusi pada sesi Round table on double burden of malnutrition, Delegasi Indonesia menyampaikanupaya penanganan beban gizi ganda yang ada di Indonesia dan rekomendasi bagi kawasan Asia dan Pasifik. Indonesia saat ini telah memiliki payung hukum pelaksanaan penanganan beban gizi ganda tersebut melalui Keputusan Presiden tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dengan salah satu intervensi sensitif gizi berupa pemanfaatan pekarangan melalui program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan pendekatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Indonesia mencermati bahwa sosialisasi yang gencar di media elektronik (iklan) tentang pangan cepat saji juga mendorong perubahan pola konsumsi pangan masyarakat saat ini.

Rumusan Ulaanbaatar Communiqué

Pada pertemuan ini juga disepakati suatu komunike bersama, yang disebut Ulaanbaatar Communiqué, berisikan tentang komitmen bersama para Menteri di kawasan Asia Pasifik dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di kawasan melalui upaya yang berlipat ganda dalam peningkatan produktivitas pertanian, khususnya produktivitas petani kecil dan pengentasan kemiskinan sekaligus melindungi sumber daya alam yang ada dikawasan. Para Menteri juga mendukung empat inisiatif FAO di kawasan Asia Pasifik, mencakup: Zero Hunger Challenge, Regional Rice Initiatives (Phase II), Blue Growth, dan Pengembangan Rantai Nilai Pangan Lokal di Kawasan Pasifik. Selanjutnya, Para Menteri juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh kawasan terkait pertanian keluarga (family farming) dalam kerangka kerja International Year of Family Farming 2014 dan menggarisbawahi bahwa pertanian keluarga(family farming) merupakan komponen esensial kondisi sosial ekonomi di kawasan.