Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia Meningkat

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 02 Oct, 2017

Views: 234

Mengantisipasi terjadinya kerentanan dan kerawanan pangan, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA). Kepala BKP, Agung Hendriadi dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Review Indikator dan Metodologi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dibuka di Bogor pada hari Jumat tanggal 29 Sepetmber 2017, menyatakan bahwa untuk mengantisipasi persoalan rawan pangan dan gizi buruk harus didukung informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat untuk daerah yang mengalami kerentanan pangan. “Peta ini sangat membantu karena sesuai dengan arah program pembangunan Presiden Jokowi, dimana pada tahun ke 3 ini akan difokuskan pada pemerataan, sehingga FSVA dapat dijadikan pedoman untuk mencapai target sasaran” demikian jelas Agung. Dijelaskan Agung bahwa, posisi ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan, pada tahun 2017 pada posisi 69 dibandingkan posisi 71 pada 2016. Hal tersebut berdasarkan Global Food Security Index (GFSI). Beberapa instansi dan lembaga internasional telah memanfaatkan FSVA, seperti Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan World Food Programme. Oleh karena pentingnya FSVA, perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan indikator serta metode analisisnya. FSVA memberikan gambaran daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah di kabupaten/kota yang rentan terhadap kerawanan pangan, sehingga dapat diambil keputusan dan intervensi yang tepat untuk penanganannya. Dalam FSVA yang dibuat tahun 2015 oleh BKP bersama WFP ini mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi, Dari 398 kabupaten yang dianalisis, terdapat 58 kabupaten (15%) yang rentan terhadap kerawanan pangan dan 136 kabupaten (34%) dengan tingkat kerentanan yang sedang dan 204 kabupaten (51%) tergolong dalam kabupaten yang tahan pangan. Penyempurnaan ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat, mencerminkan kondisi dan fakta yang ada. Pada pertemuan yan ini diharapkan dihasilkan konsep indikator ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah perkotaan yang pada FSVA Nasional selama ini belum diakomodasi. Dalam diskusi ini selain dihadiri dari Kementerian Pertanian, juga diikuti wakil dari Bappenas, IPB, WFP, Kemenkes, Biotrop dan lainnya.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...