Berita BKP

Peran Sektor Pertanian Dalam Pengendalian Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu 1,26%.

Sedangkan andil pengeluaran bahan makanan terhadap inflasi di tahun yang sama terendah sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26%.


"Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, pada acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia

di Kementerian Pertanian, Jum,at  (28/12) dengan tema "Kontribusi Pertanian Terhadap Penurunan Inflasi Bahan Makanan".


Menurut Agung, upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mengendalikan inflasi pangan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek ketersediaan pangan melalui: (a) upaya peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (b) menjaga luas tanam bulanan sesuai kebutuhan; dan (c) mendekatkan pusat produksi kepada konsumen.


Aspek distribusi pangan untuk menjaga pasokan dan harga pangan dilakukan dengan cara: (a) memangkas rantai pasok melalui Kegiatan Toko Tani Indonesia serta pengembangan e-commerce TTI; (b) mengendalikan pasokan pada hari-hari besar keagamaan nasional; (c) monitoring harga pangan harian; (d) melaksanakan operasi pasar bila diperlukan; dan (e) mengembangkan lumbung pangan masyarakat.


Pada aspek pemanfaatan pangan ditujukan untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat dengan menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan, melalui: (a) mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); (b) mengkampanyekan anti pemborosan dan food waste; dan (c) mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri pangan.


"Salah satu terobosan Kementan di Tahun 2018 untuk mendorong kemudahan distribusi pangan dan efisiensi tata niaga adalah mengembangkan e-commerce Toko Tani Indonesia (TTI)," ujar Agung.


Menurut Agung , tata niaga pangan yang panjang membuat harga menjadi mahal karena terakumulasi dari marjin keuntungan pelaku rantai pasok.


"Kehadiran TTI yang mampu memperpendek mata rantai distribusi pangan, tentunya juga berkontribusi  dalam  memengaruhi tingkat inflasi," tegas Agung.


Dijelaskan Agung, dibandingkan dengan transaksi konvensional, transaksi e-commerce memberikan beberapa kemudahan dilihat dari proses pemesanan lebih cepat, pasokan beras lebih terjamin, validitas data lebih akurat serta terinformasikannya lokasi TTI yang dapat diakses masyarakat.


"Melalui layanan online berbasis aplikasi ini, TTI sebagai outlet dapat memesan beras segar langsung kepada Gapoktan," lanjut Agung.


Belum sampai setahun jangkauan e-commerce TTI di wilayah Jabodetabek berkembang dengan cepat. Tercatat sebanyak 291 Gapoktan dan 1.140 TTI ikut dalam e-commerce, dengan transaksi penjualan mencapai Rp 8,60 Milyar.


Selain itu, dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai komitmen Kementan untuk mendekatkan pusat produksi pangan ke konsumen melalui penyediaan pangan yang cukup, beragam, dsn bergizi seimbang bagi masyarakat.


Tahun 2018, dikembangkan 2.300 KRPL, 1.000 di antaranya adalah ´desa stunting´ sementara untuk 2019 akan dilaksanakan di 1.600 desa stunting pada 160 kabupaten di seluruh Indonesia.


Untuk diketahui, data BPS menyebutkan selama periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 1,2 juta orang yakni dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018.


Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.


"Berbagai keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pembangunan pertanian yang dilakukan selama ini. Dan kondisi yang sudah baik ini akan terus kami pertahankan bahkan  ditingkatkan," pungkas Agung.

Berita Terkait