Peran Kementerian Pertanian Dalam Penanganan Stunting

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 03 Jul, 2018

Views: 1063

Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, sekitar 37,2% balita di Indonesia menderita stunting. Ini tidak hanya terjadi pada golongan ekonomi bawah, juga pada golongan ekonomi atas, walaupun secara persentase  golongan ekonomi bawah lebih besar. Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Lokakarya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI di Jakarta, Selasa (3/7/2018).


Menurut Agung Hendriadi, kejadian stunting bukan karena faktor ekonomi semata, juga dipengaruhi faktor lain. Terdapat tiga kelompok penyebab stunting: (1) Basic causes (kondisi sosial, ekonomi dan politik; akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial); (2) Underlying causes (kerawanan pangan rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, dan kurangnya layanan kesehatan); dan (3) Immediate causes (kurangnya asupan makanan dan penyakit).


"Peran Kementerian Pertanian dalam penanganan stunting difokuskan pada basic causes dan underlying causes. Melalui terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani, kementerian pertanian telah berhasil mewujudkan swasembada di berbagai komoditas," jelas Agung.


Agung juga menjelaskan,  penanganan stunting memerlukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, salah satunya harus didukung  akses yang memadai terhadap keanekaragaman.


Untuk meningkatkannya, Kementerian Pertanian mengembangkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal dengan program “Bekerja”.  Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pangan yang beragam melalui pengembangan lahan pekarangan untuk produksi sayuran; usaha peternakan rumah tangga; tanaman hortikultura dan tahunan; dan kelembagaan usaha tani secara berkelompok.


"Melalui program ini, rumah tangga miskin ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya," ujar Agung.


Kementan adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan.


KRPL memberdayakan kelompok wanita/masyarakat lainnya dengan kelompok sasaran pada tahun 2018 sebanyak 2.300 kelompok. Kegiatan KRPL meliputi: (1) Kebun bibit desa demplot; (2) Pengembangan lahan pekarangan; (3) Pengembanan kebun sekolah; dan (4) Pengolahan hasil pekarangan (Menu B2SA).


KRPL dapat mengurangi pengeluaran pangan sebesar Rp 750 ribu – 1,5 juta per bulan, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal (lebih dari 300 komoditas), serta mengurangi jejak karbon dan emisi dengan target  penurunan 29% pada tahun 2030.


BKP juga melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Komponen kegiatan KMP meliputi penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi dukungan lintas sektor. Pada tahun 2018, kegiatan KMP dilaksanakan di 20 kabupaten dan ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 60 kabupaten pada tahun 2019.


Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat. Sasaran kegiatan LPM adalah lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan dimana pada tahun 2019 ditargetkan jumlah LPM mencapai 1.315 unit.


Acara ini mendapat pengarahan oleh Wakil Presiden,  dan dibuka oleh Menko PMK. Peserta lainnya adalah  Menteri PPN/ Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Ristek Dikti, Kepala LIPI, Kepala BKP Kementan, perwakilan Universitas seluruh Indonesia, praktisi dan swasta, perwakilan kepala daerah dan perwakilan organisasi internasional.

Berita Terkait

  • BKP Kementan Dorong Perum Bulog Subdivre Subang dan Subdivre Indramayu Tingkatkan Serapan Gabah

    Untuk meningkatkan serapan gabah/beras (sergap) petani oleh Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi memimpin Rapat Koordinasi Sergap di Kantor Sub Divre Bulog Subang, Rabu (18/7).


    "Pertemuan ini sangat penting untuk mempercepat serapan gabah/beras petani, sehingga bisa memenuhi target yang ditetapkan," kata Agung.


    Agung yang juga Ketua I Pelaksana Sergap menambahkan,  serapan beras subdrive Subang dan Indramayu masih dibawah target harian, untuk itu perlu kerja keras  mendorong pencapaian target.


    Targ...

  • Kepala BKP Kementan Pimpin Rakor Sergap di Sumatera Selatan

    Dalam upaya percepatan serapan gabah petani (sergap) Kepala Badan Ketahanan Pangan,  Agung Hendriadi meminta Tim Sergap untuk bekerja keras dan terus melakukan kegiatan dilapangan.


    "Sampai saat ini realisasi serapan beras sub divre Bulog Sumatera Selatan baru mencapai 5.930 ton dari target 67.623 ton. Jumlah pengadaan beras harus bisa lebih tinggi lagi, dan dapat dicapai dengan kerja keras serta turun langsung ke lapangan," Ujar Agung dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Serap Gabah/Beras di Divre Bulog Sumatera Selatan, Selasa (17/7/2018).


    "Sergap ini untuk men...

  • Serap Gabah Untuk isi Cadangan Beras Pemerintah

    Tim  Sergap (serap gabah petani) terus mendorong pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di berbagai sentra produksi padi melalui kerja sama dengan Mitra Perum BULOG. Hal ini gencar dilakukan sebagai upaya akselerasi percepatan pencapaian target pada periode Juli - Agustus 2018.


    Menurut Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Benny Rachman, untuk mengejar ketertinggalan capaian pengadaan beras, perlu partisipasi semua pihak, terutama dari Mitra Perum BULOG.


    "Kami mohon kontribusi dari para Mitra untuk berpartisipasi memperkuat cadang...