Peran Kementerian Pertanian Dalam Penanganan Stunting

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 03 Jul, 2018

Views: 1387

Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, sekitar 37,2% balita di Indonesia menderita stunting. Ini tidak hanya terjadi pada golongan ekonomi bawah, juga pada golongan ekonomi atas, walaupun secara persentase  golongan ekonomi bawah lebih besar. Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Lokakarya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI di Jakarta, Selasa (3/7/2018).


Menurut Agung Hendriadi, kejadian stunting bukan karena faktor ekonomi semata, juga dipengaruhi faktor lain. Terdapat tiga kelompok penyebab stunting: (1) Basic causes (kondisi sosial, ekonomi dan politik; akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial); (2) Underlying causes (kerawanan pangan rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, dan kurangnya layanan kesehatan); dan (3) Immediate causes (kurangnya asupan makanan dan penyakit).


"Peran Kementerian Pertanian dalam penanganan stunting difokuskan pada basic causes dan underlying causes. Melalui terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani, kementerian pertanian telah berhasil mewujudkan swasembada di berbagai komoditas," jelas Agung.


Agung juga menjelaskan,  penanganan stunting memerlukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, salah satunya harus didukung  akses yang memadai terhadap keanekaragaman.


Untuk meningkatkannya, Kementerian Pertanian mengembangkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal dengan program “Bekerja”.  Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pangan yang beragam melalui pengembangan lahan pekarangan untuk produksi sayuran; usaha peternakan rumah tangga; tanaman hortikultura dan tahunan; dan kelembagaan usaha tani secara berkelompok.


"Melalui program ini, rumah tangga miskin ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya," ujar Agung.


Kementan adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan.


KRPL memberdayakan kelompok wanita/masyarakat lainnya dengan kelompok sasaran pada tahun 2018 sebanyak 2.300 kelompok. Kegiatan KRPL meliputi: (1) Kebun bibit desa demplot; (2) Pengembangan lahan pekarangan; (3) Pengembanan kebun sekolah; dan (4) Pengolahan hasil pekarangan (Menu B2SA).


KRPL dapat mengurangi pengeluaran pangan sebesar Rp 750 ribu – 1,5 juta per bulan, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal (lebih dari 300 komoditas), serta mengurangi jejak karbon dan emisi dengan target  penurunan 29% pada tahun 2030.


BKP juga melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Komponen kegiatan KMP meliputi penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi dukungan lintas sektor. Pada tahun 2018, kegiatan KMP dilaksanakan di 20 kabupaten dan ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 60 kabupaten pada tahun 2019.


Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat. Sasaran kegiatan LPM adalah lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan dimana pada tahun 2019 ditargetkan jumlah LPM mencapai 1.315 unit.


Acara ini mendapat pengarahan oleh Wakil Presiden,  dan dibuka oleh Menko PMK. Peserta lainnya adalah  Menteri PPN/ Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Ristek Dikti, Kepala LIPI, Kepala BKP Kementan, perwakilan Universitas seluruh Indonesia, praktisi dan swasta, perwakilan kepala daerah dan perwakilan organisasi internasional.

Berita Terkait

  • Sinergi dan Kemitraan Kunci Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat


    Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Risfaheri, yang baru sehari dilantik, langsung  melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kegiatan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM).


    Kunjungan tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan Evaluasi Kegiatan BKP 2018 dan Perencanaan  2019 di Yogyakarta, (12-14/11).


    "Sesuai arahan Kepala BKP, kami diminta membuat inovasi dan terobosan-terobosan. Tidak bekerja dengan pola lama. Makanya kami langsung turun ke lapangan," ujar Risfaheri.


    Kunjungan dilakukan bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Provin...

  • Harga Pangan Pokok di Kota Yogyakarta Stabil

    *Harga Pangan Pokok di Kota Yogyakarta Stabil*


    Pemerintah berupaya keras mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga pangan menjelang akhir tahun melalui peningkatan produksi dan perbaikan tata niaga sebagai solusi permanen mengatasi gejolak harga pangan.


    Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi seusai mengunjungi Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Selasa (13/11).


    Setelah melihat langsung kondisi pasokan dan perkembangan harga pangan pokok dan strategis di Kota Yogyakarta, Agung memgungkapkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis di Y...

  • Kepala BKP memimpin serah terima jabatan pimpinan tinggi pratama BKP

    Kepala BKP, Agung Hendriadi sebelum membuka Pertemuan Evaluasi kegiatan TA.2018 dan finalisasi RKA-KL TA. 2019 di Yogyakarta (13/11/18), mempimpin serah terima jabatan sekretaris BKP dan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP.

    Serah terima Sekretaris BKP antara Ir. Mulyadi Hendiawan M.M kepada Sekretaris BKP yang baru Dr. Ir. Riwanto M.M

    Dan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Ir. Riwantoro kepada Prof.Ir. Risfaheri, M.Sc yang semula sebagai Kepala Balai Besar Pasca Panen, Badan Litbang Kementerian Pertanian.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat struktural lingkup Badan Ket...