Peran Kementerian Pertanian Dalam Penanganan Stunting

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 03 Jul, 2018

Views: 1603

Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, sekitar 37,2% balita di Indonesia menderita stunting. Ini tidak hanya terjadi pada golongan ekonomi bawah, juga pada golongan ekonomi atas, walaupun secara persentase  golongan ekonomi bawah lebih besar. Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi yang mewakili Menteri Pertanian dalam Lokakarya Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI di Jakarta, Selasa (3/7/2018).


Menurut Agung Hendriadi, kejadian stunting bukan karena faktor ekonomi semata, juga dipengaruhi faktor lain. Terdapat tiga kelompok penyebab stunting: (1) Basic causes (kondisi sosial, ekonomi dan politik; akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial); (2) Underlying causes (kerawanan pangan rumah tangga, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, dan kurangnya layanan kesehatan); dan (3) Immediate causes (kurangnya asupan makanan dan penyakit).


"Peran Kementerian Pertanian dalam penanganan stunting difokuskan pada basic causes dan underlying causes. Melalui terobosan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani, kementerian pertanian telah berhasil mewujudkan swasembada di berbagai komoditas," jelas Agung.


Agung juga menjelaskan,  penanganan stunting memerlukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, salah satunya harus didukung  akses yang memadai terhadap keanekaragaman.


Untuk meningkatkannya, Kementerian Pertanian mengembangkan program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera atau dikenal dengan program “Bekerja”.  Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pangan yang beragam melalui pengembangan lahan pekarangan untuk produksi sayuran; usaha peternakan rumah tangga; tanaman hortikultura dan tahunan; dan kelembagaan usaha tani secara berkelompok.


"Melalui program ini, rumah tangga miskin ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya," ujar Agung.


Kementan adalah program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kawasan Mandiri Pangan (KMP), dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). KRPL bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan.


KRPL memberdayakan kelompok wanita/masyarakat lainnya dengan kelompok sasaran pada tahun 2018 sebanyak 2.300 kelompok. Kegiatan KRPL meliputi: (1) Kebun bibit desa demplot; (2) Pengembangan lahan pekarangan; (3) Pengembanan kebun sekolah; dan (4) Pengolahan hasil pekarangan (Menu B2SA).


KRPL dapat mengurangi pengeluaran pangan sebesar Rp 750 ribu – 1,5 juta per bulan, mendukung diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan keluarga, konservasi sumberdaya genetik lokal (lebih dari 300 komoditas), serta mengurangi jejak karbon dan emisi dengan target  penurunan 29% pada tahun 2030.


BKP juga melaksanakan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP). Komponen kegiatan KMP meliputi penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi dukungan lintas sektor. Pada tahun 2018, kegiatan KMP dilaksanakan di 20 kabupaten dan ditargetkan untuk dapat dilaksanakan di 60 kabupaten pada tahun 2019.


Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bertujuan untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat. Sasaran kegiatan LPM adalah lumbung yang sudah dibangun di daerah rawan pangan dimana pada tahun 2019 ditargetkan jumlah LPM mencapai 1.315 unit.


Acara ini mendapat pengarahan oleh Wakil Presiden,  dan dibuka oleh Menko PMK. Peserta lainnya adalah  Menteri PPN/ Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri Ristek Dikti, Kepala LIPI, Kepala BKP Kementan, perwakilan Universitas seluruh Indonesia, praktisi dan swasta, perwakilan kepala daerah dan perwakilan organisasi internasional.

Berita Terkait

  • BKP Kementan Kembangkan Industri Pangan Berbasis Tepung Lokal

    Untuk dapat menyediakan tepung berbasis pangan lokal yang dibutuhkan industri pangan,  Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian terus memantapkan persiapan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), dengan mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi.

    Menurut Kepala BKP Agung Hendriadi, kegiatan PIPL  diarahkan untuk memproduksi tepung berbasis pangan lokal guna menyediakan bahan baku alternatif bagi industri olahan pangan.

    "Kami akan memproduksi tepung berbasis pangan lokal dengan kualitas yg baik untuk mendukung industri pangan dalam negeri," jelas Agung dalam pertemuan...

  • Kepala BKP Kementan Dorong Bulog dan Perpadi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Serap Gabah Petani

    Untuk meningkatkan genyerapan gabah/beras petani (Sergap), Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sergap di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Sabtu (9/2/2019).

    Dalam penjelasannya, Agung memperkirakan produksi beras tahun 2019 sangat besar, yaitu mencapai 32,5 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakat 111,5 Kg/Kap/Th atau 29,5 juta ton, sehingga akan terjadi surplus sebesar 3 juta ton beras.

    “Tahun ini kita akan surplus, semoga peluang bisnisnya bisa dimanfaatkan BULOG untuk ekspor karena c...

  • Tim Sergap Lampung Kejar Target Serapan 81.358

    Upaya peningkatan serapan gabah/beras petani (Sergap) terus dilakukan. Provinsi Lampung sebagai salah satu dari 12 provinsi sentra produksi beras  memiliki target yang cukup besar untuk dicapai, yakni 81.358 ton hingga Maret 2019. Dalam rapat koordinasi di kantor divre Bulog Lampung, Kamis (7/2) pagi, telah dibahas berbagai kendala dan strategi pencapaian target.

    Upaya mengejar pencapaian target sangat penting, mengingat serapan baru mencapai 157 ton atau sekitar 15,38% dari target di Januari.

    Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertani...