Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 20 Feb, 2019

Views: 122

Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve_ ).

APTERR dibentuk berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara, serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara ASEAN Plus Three.

Pada Pertemuan  APTERR ke 7 di Putrajaya Malaysia (19-20 Februari 2019) Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi sebagai Pimpinan Delegasi Indonesia mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3, maupun Tier 1 pada work plan dan annual operation budget APTERR Tahun Fiskal 2019.

"Usulan ini sangat realistis dan penting, untuk mengetahui permasalahan dan kita perbaiki bersama-sama, sehingga kegiatan strategis ini akan semakin baik kedepannya," ujar Agung .

Terkait usulan tersebut, menurut Agung, Indonesia dan negara anggota perlu menyiapkan dan menyampaikan proposal  kepada APPTERR Sekretariat.

Pertemuan APTERR dibuka oleh  Zunika Binti Mohamed, Deputi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani, Malaysia dan dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN kecuali Singgapura, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China dan APTERR Sekretariat.

Pada pertemuan ini telah disepakati memilih kembali  Mr. Chanpithya Shimpalee sebagai General Manager Sekretariat APTERR masa periode 2019 s/d 2021.

Terkait dengan pembayaran Operasional Cost (OC) phase ke-2 diharapkan negara anggota APTERR segera mempercepat proses ratifikasi  dan menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN.

Hasil lainnya adalah  mendorong negara APTERR memanfaatkan cadangan beras melalui skema Tier-1.

Council Meeting berikutnya akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan Februari atau April 2020.

Berita Terkait

  • BKP Kementan Lakukan OP Cabai Percepat Stabilitasi Harga

    Stabilisasi harga pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2019, telah mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak, karena Pemerintah mampu menjaga stabilitas harga  di seluruh wilayah. Tentu masih ada komoditas pangan khususnya cabai yang harganya fluktuatif, meskipun fluktuasi harga tersebut masih dianggap wajar.

    Berdasarkan laporan panel harga Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, cabai merah keriting di Jakarta yang semula rata-rata Rp 34.399/kg (awal Bulan Ramadhan) mulai mengalami kenaikan signifikan beberapa hari mendekati hari H Idul Fitri, rata-rata Rp 46.818/kg.  Bahkan sampai H+4 I...

  • BKP Kementan Pantau Pasokan Dan Harga Pangan Di Sumbar

    Memasuki H-1 Idul Fitri 2019, BKP Kementan terus melakukan pemantauan stok dan harga pangan. Kali ini yang dipantau adalah Pasar Raya kota Padang yang masih ramai dikunjungi pembeli. Hal yang sama terlihat di Pasar Ibuh Payakumbuh dan Pasar Bawah Bukittinggi, Sumateta Barat (Sumbar).

    "Pasokan komoditas pangan di tiga pasar terpantau cukup aman, dan harga juga stabil. Kecuali cabai merah keriting  yang mengalami kenaikan signifikan," ujar  Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Kementan, Risfaheri yang melaporkan dari Padang, Selasa (4/6).

    Menurut Risfaheri, cabai merah keriting yang b...

  • Kementan Kendalikan Harga Daging Sapi Jelang Lebaran 2019

    Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Pemda DKI dan PD. Pasar Jaya serta beberapa Asosiasi seperti Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI), Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pengguna Daging Skala Kecil dan Rumah Tangga (ASPERDATA) dan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) melaksanakan Operasi Pasar (OP) daging sapi.

    Hal ini untuk merespon kecendrungan naiknya  bahan pangan pokok  seperti telur ayam, daging ayam dan daging sapi jelang lebaran ini.

    “Upaya Kementan melakukan OP,  agar masyarakat dapat memperoleh daging sapi secara murah dan mudah utamanya di wilayah Jabodeta...