Kepala BKP Kementan: Dengan bersinergi, Target Sergap 1,5 juta Ton akan Tercapai

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 07 Jan, 2019

Views: 160

Jakarta – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Serapan Gabah/Beras Petani (Sergap) tahun 2019 di Kantor Perum BULOG, Senin (7/1). Rakor bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sergap tahun 2019, khususnya dalam menghadapi puncak musim panen yang diperkirakan pada Maret hingga April 2019.


"Pada bulan Januari hingga Maret 2019 terdapat potensi produksi beras sebesar 12,5 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat untuk tiga bulan  hanya sebesar 7,5 juta ton, sehingga diperkirakan akan ada surplus beras sebesar 5 juta ton," ujar Agung.


Agung juga optimis hingga Maret 2019 target sergap akan tercapai.


"Jika kita bisa bersinergi, sangat mudah mencapai target Sergap sebesar 1,5 juta ton.”tambah Agung.


Direktur Pengadaan Perum BULOG Bachtiar menyampaikan bahwa jajarannya telah menyiapkan beberapa strategi khusus dalam upaya pengadaan gabah/beras.  “Ada beberapa strategi yang kami siapkan antara lain pemetaan data dan informasi panen, penguatan jaringan kerja hingga ke pelosok daerah dan desa, hingga optimalisasi pengadaan gabah/beras melalui kerja sama kemitraan.” ujar Bachtiar.


“Kami juga sudah menyiapkan 4 strategi khusus yaitu di bidang pendanaan, penguatan Satker, penyiapan 1.507 gudang, dan 66 unit pengolahan.” Tambahnya.


Dalam kesempatan tersebut Wakil Aster KASAD Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo,  menyampaikan bahwa, tahun lalu pihaknya telah bekerja sama dengan baik bersama BULOG, ia berharap pada 2019 ini kerja sama dapat ditingkatkan lagi.


“Kami sudah koordinasi dengan para perwira yang ada di lapangan untuk secara melekat dapat mengawal operasi Sergap ini secara terintegrasi di daerah, bersama Kepala Divre dan Dinas setempat.” ujar Gathut.


Dalam rakor ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas antara Kepala BKP dengan Kepala Divre Perum BULOG di sentra-sentra produksi.


Selain dihadiri Kepala BKP, Direktur Pengadaan Perum BULOG, dan Wakil Aster KASAD, Rakor ini juga dihadiri oleh Direktur Operasional Perum BULOG, Direktur PBI Perum BULOG, Sekretaris BKP, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Kepala Pusdatin Pertanian, serta beberapa Kepala Divre Perum BULOG (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan).

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...