Kepala BKP Kementan : 117 Kabupaten Meningkat Status Ketahanan Pangannya

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 13 Dec, 2018

Views: 241

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan  penanganan kerawanan pangan dan gizi.


"Informasi dimaksud salah satunya diwujudkan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian pada sosialisasi FSVA di Kantor BKP, Rabu (12/12).


FSVA 2018 merupakan hasil pemutakhiran dari FSVA 2015.


"FSVA 2018 menunjukkan adanya peningkatan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten," kata Agung.


Dijelaskan Agung, kabupaten rentan pangan yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten (19%). Sedangkan, kabupaten tahan pangan yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten (26%).


"Ini capaian luar biasa yang harus terus kita tingkatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah," tegas Agung.


FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan hasil analisis data indikator  kerentanan terhadap kerawanan pangan.


BKP Kementan telah menerbitkan peta tersebut sejak tahun 2005, dengan tujuan untuk menyediakan informasi situasi ketahanan pangan secara terintegrasi sekaligus menjadi alat kesiapsiagaan terhadap situasi kerentanan rawan pangan.


Peta ini menggambarkan  wilayah mana saja yang kondisinya sangat rentan mengalami rawan pangan, dengan warna merah tua hingga warna hijau tua untuk wilayah yang paling tahan pangan.


Status ketahanan pangan  dikelompokkan dalam 6 kelompok warna : 3 warna merah untuk menandakan daerah yang rentan rawan pangan, dan 3 warna hijau untuk daerah-daerah yang tahan pangan sesuai dengan tingkatnya.


Agung juga menjelaskan bahwa, FSVA dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi,  baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.


“BKP  memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," pungkas Agung.


Peta FSVA juga digunakan sebagai rujukan penanganan program oleh Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.


Sosialisasi FSVA dihadiri oleh Tim FSVA Nasional, Pejabat lingkup Badan Ketahanan Pangan serta Petugas yang menangani ketahanan pangan di tingkat Provinsi.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...