Kementan Minta Seluruh Daerah Rampungkan Perda Lahan Pertanian

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 10 Nov, 2017

Views: 200

Bogor - Maraknya proses alih fungsi lahan pertanian yang terbangun berdampak pada ketahanan pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) meminta seluruh daerah Kota/Kabupaten merampungkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian.

Hal tersebut diungkapkan, Kepala BKP Kementan RI Agung Hendriadi usai menghadiri peringatan hari pangan sedunia tingkat Jawa Barat di kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Kamis (9/11/2017). "Sebab secara nasional, pemerintah pusat sudah memiliki (mengeluarkan) PP tentang lahan pertanian, sehingga Bupati (Kepala Daerah) itu harusnya sudah membuat Perda lahan pertanian dan ditargetkan akhir tahun ini semua kabupaten di Indonesia harus sudah punya Perda lahan pertanian," jelasnya.

Alasan pihaknya memilih Jawa Barat khususnya Bogor sebagai tempat hari peringatan pangan sedunia 2017, dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, Jabar merupakan daerah penyumbang protein terbesar di Indonesia.

"Jabar berada dikisaran 20% penyumbang (produk pertanian) protein nasional, kemudian di Jabar juga sebagai salah satu daerah penghasil hortikultura terbesar di Indonesia dengan 42 jenis buah dan sayur sumbangan. DKI enggak akan makan kalau enggak ada Jabar," katanya. Dia menuturkan, Lampung, Jabar dan Banten sudah diproyeksikan sebagai daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia. "Jadi kalau petani penghasil pangan terbesar dari Jabar mogok, DKI enggak akan makan. Untuk sawah (penghasil padi) saja, Jabar masih memiliki lahan seluas 900 hektare, Jawa Tengah 1,1 juta hektare dan Jawa Timur 1,6 hektare," tutur Agung.

Sementara, terkait daerah penyangga ibu kota seperti Kabupaten Bogor yang kondisi lahan pertaniannya semakin berkurang karena alih fungsi lahan. Selain mendorong Pemkab Bogor segera menerbitkan Perda, juga memfokuskan wilayahnya sebagai area penghasil pangan jenis hortikultura.

"Untuk Kabupaten Bogor ini ke depannya akan kita arahkan sebagai daerah penghasil hortikultura buah dan sayur. Alasannya, selain lahannya berada di dataran tinggi, iklim dan topografinya juga sangat mendukung, karena jenis pangan tersebut memiliki nilai jual tinggi, seperti belimbing, mangga, manggis, jambu kristal dan duren banyak yang bagus dari Bogor," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, meski maraknya peralihan lahan pangan ke nonpangan, pihaknya berharap produktivitas lahan yang ada saat ini ke depannya bisa lebih banyak.

"Atau pangannya dirancang lebih semacam pangan berundak atau bertingkat. Sehingga kedepannya kita akan bangun Green House guna meningkatkan hasil pangan menjadi lebih banyak," ungkap Aher. Sumber : Sindonews

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...