Kawasan Mandiri Pangan Kementan dapat Meningkatkan Pendapatan dan Entaskan Kemiskinan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 22 Sep, 2018

Views: 1526


"Melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kawasan Mandiri Pangan, saya yakin dapat  meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi saat mengunjungi Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di Kabupaten Gianyar, Bali, Jum’at (21/9).


Kawasan Mandiri Pangan merupakan kegiatan prioritas nasional BKP yang dilaksanakan pada daerah rentan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan dukungan lintas sektor untuk mendorong usaha produktif budidaya pertanian.


Kegiatan KMP diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan penyediaan pangan yang mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin di lokasi sasaran.


Tahun ini, Provinsi Bali mendapat alokasi kegiatan KMP di Desa Taro, Kecamatan Tegal Lalang, Kabupaten Gianyar.


"Saya pesankan agar bantuan pemerintah dikelola dengan baik, dan menjadi modal usaha sehingga bisa menggerakan ekonomi anggota dan memberi keuntungan. Kalau ini dijalankan dengan baik, KMP ini akan bisa berkelanjutan," pesan Agung menegaskan.


”Saya harapkan dari modal yang diberikan bisa bertambah setidaknya menjadi dua kali lipat di akhir tahun ini,” tambah  Agung.


Menurut Agung,  dengan adanya penambahan modal, usaha kelompok bisa diperbesar dan hamparan diperluas.


"Kalau usaha mulai maju,  keuntungan yang didapat sebagian dapat dinikmati, tetapi sebagian harus digunakan kembali untuk memperluas usaha kelompok," ujar Agung mengingatkan.


Kawasan Mandiri Pangan ini akan dikembangkan menjadi Sentra Usahatani Berkelanjutan (PSUB) dengan hamparan minimal 100 ha dengan melibatkan 10 kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan. Adapun komoditi yang diusahakan meliputi tanaman pangan, hortikultura dan ternak.


Pengembangan Sentra Usahatani Berkelanjutan (PSUB) merupakan kegiatan di hulu dan hilir secara terintegrasi pada satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menghasilkan produk pangan dan non pangan.


Ni Made Neka, ketua kelompok tani Gunung Mekar menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan pemerintah digunakan untuk budidaya Bunga Gumitir, cabai, dan kentang.


“Dari budidaya Bunga Gumitir sudah didapatkan keuntungan, selanjutnya dari budidaya cabai dan kentang tidak lama lagi juga akan mulai panen, sehingga pada akhir tahun modal kami akan bertambah” kata Neka.


Sementara kelompok tani yang lain, yaitu Prameswari  dengan ketua kelompok Ni Made Suwartini melakukan budidaya sayuran, antara lain pokcai, sledri, dan cabai.


“Sebelum ada kegiatan KMP ibu-ibu di sini hanyalah ibu rumah tangga, tetapi sekarang kami punya kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan menekan pengeluaran rumah tangga,” ujar Suwartini.


Agung yang  didampingi Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Benny Rachman, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Mardiana, merasa puas melihat kinerja KMP ini.


"Tolong terus dikembangkan agar KMP ini bisa berkelanjutan," pungkas Agung.

Berita Terkait

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...

  • BKP Kementan Kembangkan Industri Pangan Berbasis Tepung Lokal

    Untuk dapat menyediakan tepung berbasis pangan lokal yang dibutuhkan industri pangan,  Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian terus memantapkan persiapan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), dengan mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi.

    Menurut Kepala BKP Agung Hendriadi, kegiatan PIPL  diarahkan untuk memproduksi tepung berbasis pangan lokal guna menyediakan bahan baku alternatif bagi industri olahan pangan.

    "Kami akan memproduksi tepung berbasis pangan lokal dengan kualitas yg baik untuk mendukung industri pangan dalam negeri," jelas Agung dalam pertemuan...