Indonesia Ajak Komunitas Dunia Atasi Kelaparan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 20 Oct, 2018

Views: 94


Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ikut berperan serta dalam Pertemuan _Comittee on World Food Security_ (CFS) ke- 45 dari 15 – 19 Oktober 2018.


CFS merupakan forum internasional yang bekerja untuk pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi yang inklusif dengan pendekatan multi-stakeholder yang mendapat dukungan politik  pemangku kepentingan dalam membangun konsesus untuk pengambilan kebijakan.


Pertemuan tahunan CFS merupakan badan pusat untuk koordinasi dan pengambilan keputusan serta berbagi pengalaman terkait ketahanan pangan bagi stakeholder pada tingkat global.


Pada sesi _State of Food Security and Nutrition in the World_ (2018), dinyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kelaparan di dunia.


Jumlah _undernourished people_ (orang yang tidak memiliki cukup energi untuk hidup sehari-hari) meningkat dari semula sekitar 804 juta pada tahun 2016 menjadi hampir 821 juta orang tahun 2017; dengan kata lain, 1 dari 9 orang di dunia termasuk ke dalam _undernourished people_.


Kondisi ini disebabkan ketidakstabilan kondisi akibat konflik, perubahan iklim, dan penurunan ekonomi yang mempengaruhi berbagai negara-negara dan memperburuk ketahanan pangan di dunia; khususnya di Amerika Selatan dan sebagian besar Afrika.


Menangapi hal tersebut, Sekretaris BKP, Mulyadi Hendiawan, sebagai Delegasi RI menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kelaparan di dunia dan mengajak komunitas internasional dan anggota CFS mengatasi kelaparan di dunia.


"Dalam mengatasi _multiple burden problem_ yaitu  kekurangan  dan kelebihan konsumsi energi, serta kekurangan gizi mikro/hidden hunger), Pemerintah Indonesia membangun  pangan dan gizi melalui pendekatan baik gizi spesifik (terkait sektor kesehatan) maupun gizi sensitif (non-kesehatan)," kata Mulyadi.


Hal ini dilakukan, tambah Mulyadi,  karena  pendekatan non kesehatan berkontribusi 70% pada pencegahan masalah malnutrisi.


Dalam pembangunan pangan dan gizi, pemerintah juga mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden no. 83/Tahun 2017 Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan  Peluncuran Strategi Nasional untuk Mempercepat Pencegahan Stunting 2017-2021 yang

diluncurkan Wakil Presiden RI Agustus 2017 lalu.


Pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 kabupaten prioritas yang mencakup 22,000 desa dan 3,1 juta anak-anak stunting.


CFS menyampaikan kembali komitmennya untuk mengintensifkan promosi penggunaan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan CFS oleh negara-negara, guna mendukung koherensi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...