Hadiri Rapim POLRI, Kepala BKP Kementan paparkan Capaian dan Tantangan Pembangunan Pertanian

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 30 Jan, 2019

Views: 341

Capaian bersama lintas sektor dalam pembangunan pertanian selama  2015-2108 antara lain terjaganya inflasi bahan makanan/pangan, bahkan turun sangat signifikan dari 10,57% menjadi 1,26% pada tahun 2017.

Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, mewakili Menteri Pertanian pada Diskusi Panel di Gedung Tri Brata Jakarta Selatan, Rabu (30/1/19).

Dalam paparan berjudul _4  Tahun Capaian Pembangunan Pertanian dan Tantangan yang Dihadapi ke depan_ dikatakan Agung bahwa,

nilai ekspor komoditas pertanian juga naik menjadi Rp 1.360 T atau naik 29,7%, begitu juga nilai investasi sektor pertanian meningkat 110% atau Rp 94,2 T.

"Semua ini tentu berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang meningkat tajam sekitar 47,2% mencapai Rp 1.375 T," tegas Agung.

Hal yang menggembirakan menurut Agung, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga meningkat masing-masing 0,22% menjadi 102,25 dan 5,39% menjadi 111,77.

"Kondisi ini mendorong angka kemiskinan di perdesaan turun cukup signifikan dari 17,74 juta jiwa menjadi 15,81 juta jiwa, dimana kontribusi sektor pertanian cukup dominan mencapai 70%”, jelas Agung.

Agung juga menjelaskan, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Mabes POLRI dan stakeholder lain turut  berperan memberantas mafia pangan.

"Terdapat sekitar 782 kasus mafia pangan dengan 409 orang sebagai tersangka dan 21 perusahaan di blacklist," ujar Agung.

Agung menjelaskan bahwa, Kinerja Satgas Pangan sangat berhasil dan membuat stabilitas pasokan dan harga pangan pokok/strategis stabil dan aman.

"Keberhasilan ini diakui semua pihak bahwa baru pertama kali dalam sejarah khususnya menjelang, selama dan paska pelaksanaan Hari-hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri harga pangan pokok/strategis sangat stabil, bahkan ada beberapa komoditas yang cenderung turun," tambah Agung.

Sepakat dengan pandangan para narasumber lainnya, Agung juga mengamini, bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan harus dijaga bersama antar kementerian dan lembaga.

"Bukan hanya persoalan ketersediaan atau produksi bahan pangan saja yang perlu diperhatikan, permasalahan terkait distribusi dari daerah produsen ke konsumen, serta masalah keterjangkauan bahan pangan juga mempengaruhi stabilitas pangan," tegas Agung.

Dalam Diskusi Panel pada rangkaian acara Rapim POLRI Tahun 2019 dengan tema _POLRI yang Promoter, Siap Mengamankan Pemilu 2019 dan Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Guna Keberlangsungan Pembangunan Nasional_ ini, Agung juga memaparkan berbagai tantangan dan permasalahan secara makro yang dihadapi dalam pembangunan pertanian.

“Alih fungsi lahan pertanian ke non perhatian sangat tinggi, sekitar 100 ribu hektar per tahun. Perubahan iklim yang ekstrim baik kekeringan atau curah hujan yang tinggi, serta masih banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak seperti jaringan irigasi juga menjadi tantangan dalam memproduksi pangan nasional," kata Agung.

Hal lain seperti kepemilikan lahan petani yang sempit, rata-rata hanya 0,3 ha, pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya trend urbanisasi sehingga pemuda tidak betah tinggal di desa yang berdampak pada umumnya petani berusia lebih dari 50 tahun akan menjadi tantangan pembangunan pertanian ke depan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Agung, diperlukan berbagai terobosan kebijakan, misalnya pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian, dimana Kementerian Pertanian saat ini memiliki Program “Serasi”atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani dengan target 500 ribu hektar di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

“Perkembangan ilmu dan teknologi juga harus  dikembangkan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, misalnya penggunanaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, combine harvester, dryer, dan lainnya yang akan mendukung efisiensi petani dalam memproduksi bahan pangan," ujar Agung.

Diskusi Panel yang dihadiri para pejabat utama POLRI serta Kapolda seluruh Indonesia ini, juga menghadirkan narasumber Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian,  Direktur Utama Perum BULOG, dan Ketua Satgas Pangan Mabes POLRI.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...