Global Food Security Index 2014

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 27 Aug, 2014

Views: 256

Selasa, 26 Agustus 2014 – Dewan Ketahanan Pangan (DKP) bekerjasama dengan PT. DuPont telah menyelenggarakan seminar Prospektif Ketahanan Pangan Indonesia terhadap Global Food Security Index 2014 di kantor BKP Kementerian Pertanian, Jakarta. Seminar dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian Dr. Rusman Heriawan dan dihadiri oleh Pokja Teknis, Pokja Ahli, serta Pokja Khusus DKP. Hadir sebagai narasumber Managing Director DuPont ASEAN Hsing Ho dan Country Director DuPont Indonesia George Hadi Santoso. Seminar dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Teknologi dan Inovasi Dr. Mat Syukur dengan pembahas Dr. Drajat Martianto (Pokja Ahli DKP) dari Institut Pertanian Bogor dan Prof. Achmad Suryana mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang saat ini menjabat sebagai Peneliti Senior di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian.

Global Food Security Index (GFSI) merupakan salah satu media ukur ketahanan pangan yang dibangun oleh DuPont bersama dengan The Economist Intellegence Unit pada tahun 2012 untuk memahami ketahanan pangan secara global. Selain GFSI, terdapat beberapa media ukur yang dibangun oleh institusi/lembaga lainnya seperti GHI (Global Hunger Index), RBI (Rice Bowl Index), FSVA (Food Security and Vunerability Atlas), dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, GFSI menekankan indeks ketahanan pangannya pada tiga variabel utama yaitu Affordability, Availability, serta Quality and Safety. Indikator Affordability (keterjangkauan) mencakup aspek biaya pengeluaran konsumsi pangan, kondisi sosial ekonomi, tarif impor, dsb. Availability (ketersediaan) mencakup aspek infrastruktur pertanian, produksi pangan, pengolahan, dsb. Sedangkan Quality and Safety (kualitas dan keamanan) mencakup aspek kecukupan gizi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi, dsb. Disamping itu terdapat pula indikator lainnya dalam GFSI seperti tingkat korupsi, kualitas kelembagaan pemerintah, serta penelitian dan pengembangan pangan. Secara lengkap, GFSI dapat diakses melalui http://foodsecurityindex.eiu.com/

Pada tahun 2014 ini skor GFSI Indonesia tidak berbeda dengan tahun 2013 yaitu 46,5 tetapi turun peringkat tiga poin menjadi 72 dari 109 negara. Hal ini disebabkan oleh masuknya tiga negara baru dalam GFSI. Skor Indonesia yang ada di atas rata-rata yaitu mengenai fasilitas penyimpanan hasil panen, volatilitas produksi pertanian, dan tarif bea masuk produk pertanian. Sedangkan skor Indonesia yang ada di bawah rata-rata yaitu mengenai riset dan penelitian, infrastruktur, serta kualitas protein. Dari skor ketahanan pangan yang dianalisis dengan GFSI tersebut diidentifikasi strategi peningkatan ketahanan pangan, yaitu Strategi Jangka Pendek – Menengah (peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, peningkatan akses pendanaan kepada petani, peningkatan kualitas protein, dan perbaikan sarana dan infrastuktur pertanian: jalan, jembatan, irigasi) serta strategi jangka panjang (meningkatkan pendapatan perkapita dan pemberantasan korupsi).

Dalam sesi pembahasan, disampaikan oleh Prof. Achmad Suryana bahwa GFSI merupakan parameter ketahanan pangan yang ruang lingkupnya sangat luas bahkan sampai berkenaan dengan hal-hal yang tidak terkait langsung dengan ketahanan pangan. Sekalipun GFSI dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengukuran ketahanan pangan, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terkait dengan standar indikator dan variabel dalam ketahanan pangan global. Begitu pula menurut Dr. Drajat Martianto, GFSI tidak menjurus pada pembobotan yang tepat sehingga belum mengena langsung kepada sumber masalah yang ada di lapangan. Hal tersebut sangat relevan dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian pada pembukaan Seminar, bahwa dalam penggunaan alat ukur ketahanan pangan, perlu diperhatikan dengan seksama antara indeks-indeks yang ada sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman semu. Untuk itu beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan produksi pangan, pengendalian harga dan pasokan, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan pangan juga dirasa menjadi strategi yang sangat penting dalam mendukung kebijakan melalui koordinasi lintas sektor. Adapun hal-hal lain pada GFSI yang dapat diadopsi sebagai media ukur ketahanan pangan agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berdaulat.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...