Evaluasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 23 Sep, 2014

Views: 242

Pertemuan evaluasi penerapan SPM dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 September 2014 di Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan ini merupakan wadah pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Kementerian Pertanian cq. Badan Ketahanan Pangan ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan. Salah satu rangkaian pembinaan dan pengawasan teknis tersebut dengan melakukan evaluasi implementasi SPM di provinsi dan kabupaten/kota.

Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditujukan untuk memberikan perlindungan hak atas pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah daerah menerapkan SPM, karena tempat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

SPM Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2010-2015 menetapkan target capaian terdiri dari 4 (empat) jenis  pelayanan dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam target capaian tahunan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: (1) ketersediaan dan cadangan pangan; (2) distribusi dan akses pangan; (3) penganekaragaman dan keamanan pangan; (4) penanganan kerawanan pangan. Capaian keempat pelayanan dasar tersebut diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu:

  1. Ketersediaan energi dan protein  per kapita;
  2. Penguatan cadangan pangan;
  3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan;
  4. Stabilitas harga dan pasokan pangan;
  5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
  6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; dan
  7. Penanganan daerah rawan pangan.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai pembina teknis melakukan monitoring penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, untuk mengetahui sejauh mana daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan kendala yang dihadapi dalam  penerapan SPM.

Dalam rangka percepatan penerapan SPM, upaya yang telah dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Melakukan Sosialisasi SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota; (ii) Rapat Koordinasi dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan; dan (iii) Bimbingan Teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota masih dihadapkan  dengan berbagai permasalahan dan kendala, antara lain : (i) Belum dipahaminya dengan baik SPM Bidang Ketahanan Pangan serta kurangnya komitmen Pemerintah Daerah baik Bappeda  maupun SKPD penanggung jawab di daerah; dan (ii) masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan  penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah  mulai dari RPJMD, Restra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...