Dari Rakor Sergap, Gubernur Sulsel Tetapkan 15% Total Produksi Beras untuk Cadangan Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 07 Feb, 2019

Views: 516

Untuk mengoptimalkan pencapaian serap gabah/beras petani (sergap), Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog, Kepala Badan Litbang Kementan menghadiri Rapat Koordinasi Sergap Sulselbar Kamis (7/2) di Kantor Bulog Divre Sulselbar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam pengarahannya menegaskan  bahwa jajarannya siap mendukung tercapainya target sergap di wilayahnya.

"Sinergi antarinstansi terkait sangat penting. Saya akan segera berkoordinasi dengan para Bupati, Panglima Kodam, Kapolda beserta seluruh jajaran untuk all out  mendukung pencapaian target sergap ini," ujar Nurdin Abdullah.

Menurut Nurdin Abdullah, sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyerapan gabah di Sulsel, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang menegaskan bahwa, 15% dari total produksi padi di Sulsel harus diserap oleh Bulog.

Untuk diketahui, target serapan Bulog sampai maret 2019 sebesar 224ribu ton atau 15% dari total target sergap nasional sampai Maret 2019 sebesar 1,5 juta ton.

Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi, mengapresiasi komitmen Gubernur tersebut.  "Melalui komitmen Pak Gubernur ini saya berharap sergap di Sulsel dapat tercapai, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," ujar Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa sergap dilaksanakan untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang disimpan di Bulog.

"Hal ini sesuai dengan tugas Bulog untuk mengendalikan pasokan dan stabilitasi harga untuk menjaga ketahanan pangan," tegas Agung.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar, mengungkapkan bahwa jajarannya siap melakukan penyerapan gabah sesuai target yang ditetapkan. Strategi yang dilakukan untuk menyerap gabah petani antara lain, mempermudah kerja sama pengadaan beras/gabah, menambah kapasitas gudang penyimpanan, dan meningkatkan pelayanan dengan tetap buka pada hari libur.

Pada rakor tersebut dilakukan penandatanganan MoU antara Bulog Divre Sulselbar dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulsel untuk menyerap gabah 15% dari total produksi padi di wilayah tersebut.

Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama Kepala BKP Kementan, Direktur Pengadaan Perum Bulog, dan Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Surawahadi.

Hadir dalam rakor adalah, kepala subdivre bulog se-sulselbar, dandim se-sulselbar, dan pengusaha penggilingan padi di sulselbar serta BPTP sulselbar.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...