BKP Kementan Tetapkan FSVA Sebagai Basis Membangun Sistem Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 18 Sep, 2017

Views: 188

Badan Ketahanan Pangan (BKP) akan menjadikan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dalam penetapan lokasi kegiatan sebagai basis membangun sistem pangan yang kokoh, yang akan didukung Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan. "Melalui raker pertama BKP Kementan dalam 10 tahun terakhir, peta FSVA dijadikan sebagai basis dalam penetapan lokasi kegiatan BKP," kata Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dalam sambutannya di Bogor, Kamis (14/9) usai membuka rapat kerja BKP Kementan mewakili Mentan Andi Amran Sulaiman yang berhalangan hadir. Menurutnya, pengembangan FSVA oleh Kementan didukung lembaga bantuan kemanusiaan PBB, World Food Program (WFP) sejak 2002 saat ini menjadi dasar bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menentukan lokasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, dan rawan pangan. "Dapat kami sampaikan pula bahwa organisasi pangan dunia FAO menyampaikan apresiasi kepada Indonesia sebagai salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi parameter Sustainable Development Goals(SDGs), khususnya target SDGs kedua, dengan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishement atau PoU," katanya. Momen Strategis Raker dua hari yang berlangsung hingga hari ini, menjadi momen strategis BKP Kementan dalam sinergi program dan kegiatan baik pemerintah, lintas kementerian/lembaga maupun sektor swasta, untuk bersama-sama menyukseskan program ketahanan pangan. Menurut Agung, raker ini mempertemukan dan mengonsolidasikan seluruh mitra kerja BKP Kementan dengan melibatkan empat kementerian (perdagangan, desa - pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi), unsur pemerintah dan BUMN, perusahaan swasta, dan lintas eselon satu lingkup Kementan, dan partisipasi unit kerja dinas ketahanan pangan provinsi dari seluruh Indonesia. "BKP Kementan juga memberi apresiasi dan mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Maluku dan Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesiaatau SOLID," kata Agung Hendriadi. Dia menambahkan, kegiatan raker BKP Kementan akan ditindaklanjuti dengan workshop upaya-upaya percepatan pelaksanaan program/kegiatan 2017 dan refocusing rancangan alokasi kegiatan 2018. sumber :www.berita2 bahasa.com

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...