BKP Kementan Kembangkan Industri Pangan Berbasis Tepung Lokal

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 11 Feb, 2019

Views: 564

Untuk dapat menyediakan tepung berbasis pangan lokal yang dibutuhkan industri pangan,  Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian terus memantapkan persiapan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), dengan mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi.

Menurut Kepala BKP Agung Hendriadi, kegiatan PIPL  diarahkan untuk memproduksi tepung berbasis pangan lokal guna menyediakan bahan baku alternatif bagi industri olahan pangan.

"Kami akan memproduksi tepung berbasis pangan lokal dengan kualitas yg baik untuk mendukung industri pangan dalam negeri," jelas Agung dalam pertemuan pemantapan kegiatan PIPL di Bogor, Jumat, (8/2/2019).

Dijelaskan Agung, untuk mengembangkan kegiatan strategis ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi).  "Mereka siap menjadi _off taker_ atau pembeli dari produk yang dihasilkan," tambah Agung.

Selain itu, Agung juga mengarahkan agar aspek bisnis dan kelembagaan dari kelompok yang akan melaksanakan PIPL harus diperkuat.

Untuk tahun ini, PIPL dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Riau, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTT, Maluku, dan Papua, dengan tiga komoditas utama yang akan dikembangkan yaitu ubi kayu, jagung dan sagu sebagai bahan dasar tepung lokal.

Pemilihan lokasi berdasarkan potensi produksi dan ketersediaan bahan baku yang dapat dijadikan tepung, juga kesiapan kelompok

Kegiatan ini akan melibatkan kelompok usaha pangan yang sudah eksis, dengan memberikan bantuan berupa mesin dan peralatan pengolah tepung serta fasilitas pendukung lainnya, untuk dapat mengolah dan menyediakan bahan baku tepung lokal.

Selain itu juga akan dilakukan pendampingan untuk pengembangan pemasaran dan dari aspek bisnisnya.

Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tri Agustin, selaku Ketua Tim Pelaksana PIPL mengatakan, persiapan teknis akan terus dimatangkan hingga ke daerah.

"Mulai pekan depan Tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan diharapkan akhir februari persiapan teknis dapat diselesaikan dengan baik," ujar Tri Agustin.

Para pakar di bidang pangan yang akan mendampingi kegiatan PIPL diantaranya Prof. Achmad Suryana, Prof. Sri Widowati, Prof. Bilter Sirait, Prof. Posman Sibuea, Prof. Nurpudji Taslim, Dr. Drajat Martianto, serta Dr. Damianus Adar.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...