BKP Kementan fokus untuk pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 23 Jan, 2019

Views: 127

"Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, kita telah berkontribusi dan  mampu meningkatkan status ketahanan pangan 177 kabupaten menjadi lebih baik,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, dalam sambutannya pada acara  Sinkronisasi Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Barat Tahun 2019 di Batam.


“Kita juga telah berhasil meningkatkan cadangan beras pemerintah menjadi 1,5 juta ton, sehingga ketahanan pangan kita semakin kuat,” Tambah Agung


Dalam kesempatan ini Agung  menyampaikan kilas balik terhadap capaian kinerja BKP yang didukung dinas di seluruh Indonesia.


Lebih lanjut dijelaskan Agung, untuk tahun 2019, tetap dilakukan upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) ; stabilisasi harga dan pasokan pangan; peningkatan diversifikasi pangan; pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; analisis, kajian dan perumusan kebijakan; serta mendukung pengentasan kemiskinan (Program BEKERJA) dan penanganan permasalahan gizi (stunting).


Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) yaitu membangun unit Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di kantor instansi pertanian seluruh Indonesia.


Menyikapi dinamika situasi ketahanan pangan yang memerlukan dukungan peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas, dilakukan transformasi kegiatan melalui Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) yang mengarahkan industri pangan lokal menjadi bersifat komersial.


"Pada daerah rentan rawan pangan, akan dikembangkan  Pengembangan Korporasi Usaha Tani (PKU) yang mengintegrasikan usaha tani dari hulu ke hilir,  guna memberikan nilai tambah produk bagi peningkatan pendapatan petani di lokasi daerah rentan rawan pangan," jelas Agung.


Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,  beberapa kegiatan dilakukan seperti kegiatan PUPM melalui TTI. Untuk mengefisiensikan pengelolaan pasokan dan distribusi pangan antara pemasok dan TTI, BKP telah membangun sistem informasi perdagangan elektronik Pangan Pokok dan Strategis berbasis Teknologi Informasi yaitu sistem e-commerce TTI. Sistem TTI Online akan melibatkan Gapoktan, TTI dan TTIC sebagai penghubung.


Kegiatan lain adalah mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian segar asal tumbuhan, dilakukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan OKKP baik di Pusat maupun Daerah.


Upaya ini dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM, seperti Petugas Pengambil Contoh, PPNS, dan Petugas Pengawas. Juga dilakukan fasilitasi pengujian sampel dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).


Dalam rangka pemantapan cadangan beras nasional, dilakukan kerja sama dengan Bulog melakukan kegiatan Serap Gabah Petani (SERGAP) yang ditargetkan 1,8 juta ton sepanjang tahun 2019. Untuk periode Januari-Maret 2019, akan diserap 1,5 juta ton beras yang difokuskan kepada 12 provinsi sentra produksi padi.


“Kita telah melakukan kerjasama dengan BULOG dan TNI untuk melakukan penyerapan gabah (SERGAP),” Ujar Agung.


Dalam acara ini juga dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2018, dan  menyempurnakan strategi, implementasi dan antisipasi kegiatan 2019.


Selain Sekretaris Badan dan Kepala Pusat lingkup BKP, dalam acara ini juga hadir para Kepala Dinas, Sekretaris, PPK dan penanggung jawab kegiatan strategis ketahanan pangan pada Dinas/Unit Kerja tingkat Provinsi dari 15 provinsi dan Kepala Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten dari 255 kab/kota.

Berita Terkait

  • Pada Council Meeting APTERR 7th, Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

    Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

    Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki _coping strategy_ untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.

    Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara _ASEAN Plus Three_ (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR ( _ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserv...

  • Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

    Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi pimpin serah terima jabatan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan yang batu Andriko Noto Susanto pada Senin pagi ini (18/02).

    Menurut Agung, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

    "Saya harap pejabat yang baru dapat memahami tugas tugas yang harus segera ditindaklanjuti dan yang menjadi prioritas ditempat baru" tegas nya.

    Dalam kesempatan ini dia berpesan kepada pejabat baru untuk fokus mengidentifikasi dan mengintervensi lokasi rentan rawan pangan.

  • Kementan Sangat Peduli Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

    Dalam rangka penguatan dan pemantapan sistem keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT.

    Secara umum Permentan  ini mengatur mengenai:(1) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran, dan sertifikasi; (2) pembagian kewenangan yang jelas antara pusat, pemerintah propinsi; dan pemerintah kabupaten/kota; (3) merespon pelayanan pendaftaran secara online; (4) mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan p...