BKP Kembangkan Korporasi Usahatani untuk Mengentaskan Kemiskinan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 09 Nov, 2018

Views: 232

*BKP Kembangkan Korporasi Usahatani untuk Mengentaskan Kemiskinan*


Pembangunan pertanian merupakan sektor sangat penting dan strategis bagi kedaulatan pangan suatu bangsa. Tanpa petani, kebutuhan pangan suatu bangsa akan tergantung pada negara lain, oleh sebab itu kesejahteran petani menjadi kunci pokok tujuan pembangunan pertanian.


Demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi,  dalam paparannya mengenai Korporasi Usahatani dihadapan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten di 12 wilayah dalam Workshop Persiapan Pelaksanaann Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) tahun 2019 di Bandung , Jawa Barat, Jum'at (08/11).


“Petani kita ini kan sebagian besar petani kecil yang memiliki luas lahan terbatas. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, petani harus bermitra yang salah satunya melalui korporasi petani," jelas Agung.


Korporasi Petani berdasarkan Permentan 18/2018 didefinisikan sebagai kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi, atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.


Lebjh lanjut Agung menjelaskan bahwa, Kementerian Pertanian mulai tahun 2019 akan serius mengembangkan korporasi petani, salah satunya melalui kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) yang diinisiasi oleh Badan ketahanan Pangan.


“PKU ini merupakan transformasi dari kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), usaha yang dijalankan beragam dari hulu sampai hilir. Jadi mereka kelak bisa menikmati nilai tambah yang pada akhirnya meningkatkan pedapatan petani," lanjut Agung.


Agung menegaskan bahwa semangat pemerintah memasuki tahun keempat ini adalah memeratakan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian pada lokasi-lokasi rumah tangga miskin, dan priritas lokasi stunting.


“Bapak/Ibu sekalian, kita memiliki Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau yang lebih dikenal dengan nama _Food Security and Vulnerability Atlas_ (FSVA). Peta inilah yang kita integrasikan dengan lokasi stunting, sehingga menjadi dasar utama penentuan lokasi kegiatan PKU," tegas Agung.


Agung  berharap, dengan adanya kegiatan PKU,  masyarakat dapat diberdayakan dengan baik, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, serta memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi.


Agung yang didampingi  Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Benny Rachman, mengajak seluruh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk bersama-sama mensukseskan program ini dengan baik.


“Kegiatan PKU ini kedepan akan menjadi Icon Badan Ketahanan Pangan, oleh sebab itu harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh,dan saya yakin kita pasti bisa," pungkas Agung.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...