BKP Jelaskan HET ke Pengusaha Beras Karawang

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 26 Oct, 2017

Views: 178

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian per 24 Agustus lalu resmi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras di seluruh wilayah Indonesia yang diberlakukan mulai 1 September 2017 lalu. Meski telah ditetapkan, faktanya belum semua daerah tahu penetapan HET beras. Maka dari itu Kementan dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan (BKP) melakukan sosialisasi Permendag 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan HET Beras dan Permentan 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras kepada ratusan para asosiasi petani, pengusaha gilingan padi dan para distributor beras se-Karawang. Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Riwantoro dalam paparannya mengatakan HET Beras mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan biaya lain yang ditujukan untuk pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras ditingkat eceran. "Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET Beras," kata Riwantoro di Hotel Resinda Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017). Riwantoro menjabarkan bahwa dalam HET Beras tersebut pelaku usaha wajib mencantumkan label medium/premium pada kemasan, label HET Beras, kententuan HET Beras tidak berlaku terhadap beras medium dan premium yang dikategorikan beras khusus. Dalam kesempatan tersebut Riwantoro juga berbicara sanksi, jika para pelaku usaha beras tidak mengikuti aturan ini, yang paling berat sanksinya adalah pencabutan izin usaha. "Kalau tidak bisa (dijaga), bisa dijadikan objek spekulasi untuk dinaikkin. Ya ditutup saja enggak usah dagang lagi. (Izin) cabut enggak usah dagang lagi," katanya. Dia mengatakan, aturan tersebut akan terus disosialisasikan ke seluruh asosiasi petani, pengusaha gilingan padi dan juga distributor. Dia menjelaskan, pihaknya akan memperingati pedagang terlebih dahulu sebelum kemudian akhirnya bisa dilarang untuk berdagang beras jika terus diulangi. "Setelah sebelumnya diberikan peringata tertulis paling banyak 2 kali," katanya. Diketahui, penetapan HET beras berbeda-beda di tiap daerah. Harga beras medium dan beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram dan Rp12.800 per kg. Sementara, untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera sebesar Rp9.950 per kg dan Rp13.300 per kg sedangkan Papua dan Maluku sebesar Rp10.250 per kg dan Rp13.600 per kg.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...