BKP Berpartisipasi Aktif Pada Pertemuan APEC Food Security Week 2017

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 29 Aug, 2017

Views: 177

BKP menghadiri pertemuan APEC- High Level Policy Dialogue on Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture (HLPD-FSSA) yang membahas isu ketahanan pangan, kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan antisipasi dampak perubahan iklim. Pertemuan dihadiri delegasi 18 ekonomi APEC, kecuali Brunei Darussalam, Hong Kong dan Malaysia, serta ADG-FAO Regional Asia Pasifik dan Direktur Eksekutif Sekretariat APEC. Pada kesempatan ini, Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan mewakili Bapak Menteri Pertanian RI, dengan anggota Delegasi RI terdiri dari unsur Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dan KBRI Hanoi. Pertemuan HLPD-FSSA ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya merespon dampak perubahan iklim menuju tercapainya ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan dibuka oleh Wakil Perdana Menteri Vietnam, dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Gubernur Can Tho City, Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, dan Direktur Eksekutif Sekretariat APEC. Selanjutnya, terdapat paparan dari ADG-FAO Asia Pasifik menekankan pada pentingnya pengoptimalan 4 (empat) pilar ketahanan pangan (ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan) dan mobilisasi pendanaan dengan melibatkan sektor swasta. Pada sesi dialog dengan tema “Food Security in Changing Environment, Indonesia menyampaikan upaya khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas dan beberapa upaya antisipasi dampak perubahan iklim diantaranya, melalui a) adaptasi dan mitigasi resiko usaha pertanian melalui penerapan asuransi pertanian; b) Pengembangan inovasi teknologi varietas unggul adaptif yang tahan terhadap kekeringan, toleransi terhadap salinitas, dan memiliki emisi gas rumah kaca yang rendah; c) Penggunaan Kalender Tanam, untuk memandu petani dalam menentukan waktu dan pola tanam; dan d) mengembangkan sistem pertanian bioindustri. Seluruh Delegasi HLPD-FSSA menyepakati Can Tho Statement beserta rencana aksinya, yaitu: a) Food Security and Climate Change Multi – Year Action Plan (MYAP) 2018 – 2020, dan b) Action Plan Rural – Urban Development to Strengthen Food Security and Quality Growth. Pembahasan Can Tho Statementtelah dilakukan melalui Forum Policy Partnership on Food Security (PPFS) pada tanggal 21-22 Agustus 2017. Dokumen ini memuat juga masukan dari working group perikanan (OFWG), bioteknologi (HLPDAB) dan peningkatan kapasitas (ATCWG), sebagaimana hasil pertemuan Joint Meeting PPFS, OFWG, ATCWG dan HLPDAB, tanggal 23 Agustus 2017. Rangkaian Food Security Week (FSW) tahun 2018 akan diselenggarakan di Port Moresby-PNG, pada tanggal 4-10 Agustus 2018, dengan tema “Enhancing Food Security through Smart, Innovative Agriculture and Fisheries”. Sebelum diselenggarakan HLPD-FSAA, pada tanggal 24 Agustus 2017, seluruh Head of Delegations (HoD)dan delegasi telah melakukan field trip ke-2 (dua) perusahaan besar yang menangani beras, yaitu Cuu Long Mekong Delta Rice Research Institute (CLRRI) dan Trung An Hi-Tech Farming Joint Stock Company.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...