Badan Ketahanan Pangan dan WFP Perbarui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 28 Nov, 2017

Views: 359

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi melakukan penandatanganan Project Document (Prodoc) dengan World Food Programe (WFP) Representative and Country Director for Indonesia, Mrs. Anthea Webb. Prodoc dituangkan dalam Proposal Bersama berjudul “Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan serta Program”. Kerja sama dilakukan dalam kurun waktu 2017 - 2020.

"Kerjasama dengan WFP bertujuan untuk menguatkan kembali peta daerah tahan dan rentan rawan pangan di Indonesia," kata Agung kepada media seusai penandatanganan di Kantor BKP Kementan (28-11).

Sedangkan Mrs. Anthea Webb mengatakan bahwa, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada perkembangan signifikan dalam ketersediaan pangan nasional, bahkan hampir merata.

"Pada hari ini 2/3 dari total kabupaten di Indonesia kondisi pangannya lebih baik dari lima tahun lalu," ujar Mrs. Anthea Webb.

Perkembangan menggembirakan tersebut menurut Anthea, berkat kerja keras yang dilakukan petani Indonesia.

"Kami sangat berterimakasih dengan kerja keras petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan BKP Kementan yang selalu memberi pembinaan dan pendampingan kepada petani," tambahnya.

Adapun substansi kerjasama meliputi 2 kegiatan, yaitu Pertama, Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyempurnaan yang dilakukan termasuk integrasi indikator ketahanan pangan yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, disusun oleh BPS), yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga, dan memberikan fokus yang lebih besar pada kerentanan terhadap kerawanan pangan di wilayah perkotaan.

FSVA telah digunakan oleh Kementerian/Lembaga (Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dll), serta organisasi lainnya dalam penentuan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua, Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui penyempurnaan sistem yang sudah ada.

Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana Pasal 75 menyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Pengembangan FSVA dan SKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP. Dalam konteks kerja sama ini, dukungan WFP akan berfokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.

"Dengan pembaharuan kedua instrumen ini, diharapkan penanganan untuk kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi nantinya daerah rentan rawan pangan di tanah air," tutur Agung.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...