ASEAN Inter-Sectoral Consultation

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 16 Dec, 2014

Views: 145

ASEAN Inter-Sectoral Consultation on The Development of A Plan of Action for The Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, pada 8-9 Desember 2014, dengan tujuan: (i) menyiapkan draft rencana aksi untuk mengimplementasikan the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection; dan (ii) mempercepat adanya kerja sama dan koordinasi regional diantara badan sektoral ASEAN untuk menangani perlindungan sosial.

Pertemuan dibuka oleh Deputy Secretary-General of ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), Mrs. Alicia dela Rosa-Bala dengan memberikan welcoming remarks, selanjutnya perwakilan dari High Level Representative, Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitation, Mr. Sambung Boros, serta dilanjutkan dengan opening remarks dari Vice Chair of the Council for Agricultural and Rural Development, Secretary of State, Ministry of Interior, Mr. Ngy Chanpal. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 8 Kementerian/Lembaga, 8 Badan Sektoral ASEAN, dan 8 Lembaga Internasional  dan NGO internasional yang terkait dengan perlindungan sosial, yaitu bidang sosial, tenaga kerja, perencanaan pembangunan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, dan kependudukan, serta Lembaga Internasional dan NGO Internasional.  Peserta yang hadir sebanyak 130 orang, berasal dari perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga terkait di 10 negara anggota ASEAN. Lembaga internasional yang hadir adalah ILO, FAO, UNICEF, UNDP, WHO, UN Women, World Bank, ADB, Asean Secretariat, sementara dari NGO internasional yang hadir adalah HelpAge International, Asia DHRRA. 

Pada pertemuan ini Delegasi Republik Indonesia diwakili oleh 8 orang peserta, yaitu perwakilan beberapa K/L terkait, yaitu Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed. dan Citra Indra Permatasari, M.Sc. dari Kementerian Pertanian; Makmur Sanusi, Ph.D., Senior Advisor Social Integration, Kementerian Sosial; Rustian Sirait dari Kementerian Tenaga Kerja; Armansyah Syarkati dan Laode Musafin dari Kementerian Kesehatan; Fery Ferdiansyah dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Ribut Santoso sebagai perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pada pertemuan tersebut, pengalaman Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Desa Mandiri Pangan (Demapan), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari lembaga internasional dan para peserta pertemuan serta menjadi acuan dalam topik diskusi agar menjadi pembelajaran bagi negara lain. Selain itu, delegasi Indonesia memiliki beberapa target isu yang disampaikan dalam diskusi tersebut, yaitu mengenai tenaga kerja migran (migrant workers) baik yang terdokumentasi maupun yang tidak terdokumentasi, memberikan penekanan petani dan nelayan pada tenaga kerja sektor informal (informal workers/informal sectors) agar lebih diakui keberadaannya sebagai tenaga kerja yang harus mendapat perlindungan sosial, peran SOM-AMAF dalam forum konsultasi terkait perlindungan sosial harus mulai dibangun dengan badan sektoral ASEAN lainnya, mengingat petani kecil dan nelayan (small farmers and fisherfolks) merupakan tenaga kerja yang memiliki resiko sosial cukup tinggi

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...