Apresiasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 09 Apr, 2018

Views: 762

Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Apresiasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan pada tanggal 5 – 6 April 2018 di Bogor, Jawa Barat. Apresiasi dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementan, serta Kepala Bidang yang menangani Distribusi/Harga/Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Seluruh Indoenesia.

Hasil pertemuan apresiasi tersebut adalah :

  1. Langkah operasional dan rencana aksi yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam menghadapi periode HBKN Puasa dan Idul Fitri 2018 adalah sebagai berikut : (1) Monitoring dan Sidak harga pangan, Optimalisasi TTIC Daerah; (2) Rapat koordinasi dengan petugas enumerator, PUPM/TTI, BULOG, TPID, Satgas Pangan, dan Disperindag; (3) Sidak ke pasar, Operasi Pasar, Pasar Murah, Pemantauan harga dan pasokan ke pasar; dan (4) Melakukan gelar pangan murah pada acara-acara tertentu.
  2. Langkah operasional dan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah provinsi dalam menghadapi periode HBKN Puasa dan Idul Fitri 2018 adalah sebagai berikut : (1) Rapat koordinasi dengan petugas enumerator, PUPM/TTI, BULOG, TPID, Bank Indonesia, Satgas Pangan, Distributor/Supplier Pangan; (2) Rapat koordinasi HBKN dengan instansi terkait; (3) Bazar pasar murah menjelang dan selama Ramadhan; dan (4) Optimalisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).
  3. Terdapat 2060 LPM yang tersebar di 268 kabupaten, 31 Provinsi. Daerah yang telah menyampaikan hasil identifikasi LPM sebanyak 28 provinsi yaitu 926 LPM dari 138 Kab/Kota. Provinsi yang belum menyampaikan laporan yaitu Jawa Timur (253 LPM), Bengkulu (12 LPM), Maluku (13 LPM) dan Papua Barat (11 LPM). Database disepakati akan dilengkapi sesuai dengan format yang ada dan dilaporkan paling lambat akhir April 2018.
  4. Terkait dengan penilaian tingkat kemandirian kelompok lumbung pangan masyarakat sesuai pedum klasifikasi, pemerintah provinsi untuk segera melakukan rekapitulasi data dengan kabupaten/kota. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun Direktori Klasifikasi Tingkat Kemandirian Lumbung Pangan Masyarakat.
  5. Hasil pemberkasan PUPM/TTI pada 9 provinsi belum lengkap sehingga memerlukan tindak lanjut untuk segera dilengkapi berkas berupa softfile  maksimal tanggal  13   April 2018.
  6. Bagi provinsi Pelaksana PUPM/TTI yang belum menyelesaikan pencairan dana bantuan pemerintah, komitmen pencairan dana bantuan pemerintah tahap pembinaan maksimal akhir April 2018.
  7. Komitmen pelaksanaan program untuk menjaga harga jual beras sesuai surat dari Kepala Badan  Ketahanan Pangan nomor B.110/KN.110/J/3/2018 tanggal 15 Maret 2018.
  8. Bagi gapoktan/LUPM tahap pembinaan yang tidak lagi mendapatkan dana operasional, harga jual beras disesuaikan HET Permendag 57/2017 dan dibawah harga pasar serta kemasan dibedakan dari kemasan beras yang masih mendapat biaya operasional.
  9. Pengembangan TTIC kedepannya di fungsikan untuk Distribution Center (DC) , TTIC diharapkan tidak lagi sebagai retailer dan transaksi cashless.
  10. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BKP pusat untuk daerah sebagai berikut : (1) Mengirimkan Surat tindak lanjut untuk gapoktan tahap pembinaan yang sudah dapat tidak dapat dana operasional; (2) Pengiriman buku Panduan pelaksanan TTIC.

Berita Terkait

  • Khawatir Harga Gabah Anjlok, Petani Minta Bulog Lakukan Pembelian Sekarang

    Beberapa daerah sentra produksi beras saat ini sedang panen raya dan mestinya petani bergembira menikmati hasil usahataninya. Namun beberapa petani  mengeluh karena harga jatuh dan Bulog belum bergerak melakukan pembelian.

    Sejumlah petani di daerah sentra produksi yang dihubungi mengeluhkan dan mengharapkan Bulog segera turun tangan melalukan pembelian gabah mereka.

    Lalu Saleh,  petani dari Lombok Barat - Nusa Tenggara Barat mengeluhkan,  sudah seminggu ini harga gabah menyentuh angka Rp. 4.000/kg gabah kering panen (gkp).

    "Sudah seminggu ini harga gabah mencapai 4.000 dan cenderung turun teru...

  • BKP Kementan Tugaskan CPNS Kawal Program PKU dan PIPL

    Setiap tahun Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang masih terdapat kerentanan pangan di Indonesia dengan basis Kabupaten.

    Setelah berhasil meningkatkan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Kawasan Mandiri Pangan, mulai tahun 2019 BKP melakukan intervensi melalui Pengembangan  Koorporasi Usahatani (PKU) dan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).

    Tujuan kegiatan PKU adalah meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompoktani dan kesejahteraan petani.

    Sedangkan PIPL bertujuan untuk meningka...

  • Program Kampung Hijau Sejahtera Sebagai Pengembangan KRPL Kementan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

    Pandeglang (BKP) - Jawa Barat.  Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja tahun ini meluncurkan sebuah kegiatan bertajuk Kampung Hijau Sejahtera (Kampung Hijrah) pertama kalinya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, prorinsi Banten Senin (11/3).

    Kegiatan Kampung Hijrah  bertujuan untuk memanfaatkan dan  menghijaukan pekarangan guna meningkatkan ekonomi produktif keluarga serta pelestarian tanaman lokal.

    Kegiatan ini digagas dan dipelopori oleh OASE KK bidang Lingkungan Hijau (bidang V) yang diketuai oleh Rugaiya Usman Wiranto (Kementerian Koordinator Bidang P...