Apresiasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

Diterbitkan pada Berita Umum Pada 09 Apr, 2018

Views: 677

Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan Apresiasi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan pada tanggal 5 – 6 April 2018 di Bogor, Jawa Barat. Apresiasi dibuka oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan dihadiri oleh Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan Kementan, serta Kepala Bidang yang menangani Distribusi/Harga/Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Seluruh Indoenesia.

Hasil pertemuan apresiasi tersebut adalah :

  1. Langkah operasional dan rencana aksi yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam menghadapi periode HBKN Puasa dan Idul Fitri 2018 adalah sebagai berikut : (1) Monitoring dan Sidak harga pangan, Optimalisasi TTIC Daerah; (2) Rapat koordinasi dengan petugas enumerator, PUPM/TTI, BULOG, TPID, Satgas Pangan, dan Disperindag; (3) Sidak ke pasar, Operasi Pasar, Pasar Murah, Pemantauan harga dan pasokan ke pasar; dan (4) Melakukan gelar pangan murah pada acara-acara tertentu.
  2. Langkah operasional dan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah provinsi dalam menghadapi periode HBKN Puasa dan Idul Fitri 2018 adalah sebagai berikut : (1) Rapat koordinasi dengan petugas enumerator, PUPM/TTI, BULOG, TPID, Bank Indonesia, Satgas Pangan, Distributor/Supplier Pangan; (2) Rapat koordinasi HBKN dengan instansi terkait; (3) Bazar pasar murah menjelang dan selama Ramadhan; dan (4) Optimalisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).
  3. Terdapat 2060 LPM yang tersebar di 268 kabupaten, 31 Provinsi. Daerah yang telah menyampaikan hasil identifikasi LPM sebanyak 28 provinsi yaitu 926 LPM dari 138 Kab/Kota. Provinsi yang belum menyampaikan laporan yaitu Jawa Timur (253 LPM), Bengkulu (12 LPM), Maluku (13 LPM) dan Papua Barat (11 LPM). Database disepakati akan dilengkapi sesuai dengan format yang ada dan dilaporkan paling lambat akhir April 2018.
  4. Terkait dengan penilaian tingkat kemandirian kelompok lumbung pangan masyarakat sesuai pedum klasifikasi, pemerintah provinsi untuk segera melakukan rekapitulasi data dengan kabupaten/kota. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun Direktori Klasifikasi Tingkat Kemandirian Lumbung Pangan Masyarakat.
  5. Hasil pemberkasan PUPM/TTI pada 9 provinsi belum lengkap sehingga memerlukan tindak lanjut untuk segera dilengkapi berkas berupa softfile  maksimal tanggal  13   April 2018.
  6. Bagi provinsi Pelaksana PUPM/TTI yang belum menyelesaikan pencairan dana bantuan pemerintah, komitmen pencairan dana bantuan pemerintah tahap pembinaan maksimal akhir April 2018.
  7. Komitmen pelaksanaan program untuk menjaga harga jual beras sesuai surat dari Kepala Badan  Ketahanan Pangan nomor B.110/KN.110/J/3/2018 tanggal 15 Maret 2018.
  8. Bagi gapoktan/LUPM tahap pembinaan yang tidak lagi mendapatkan dana operasional, harga jual beras disesuaikan HET Permendag 57/2017 dan dibawah harga pasar serta kemasan dibedakan dari kemasan beras yang masih mendapat biaya operasional.
  9. Pengembangan TTIC kedepannya di fungsikan untuk Distribution Center (DC) , TTIC diharapkan tidak lagi sebagai retailer dan transaksi cashless.
  10. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BKP pusat untuk daerah sebagai berikut : (1) Mengirimkan Surat tindak lanjut untuk gapoktan tahap pembinaan yang sudah dapat tidak dapat dana operasional; (2) Pengiriman buku Panduan pelaksanan TTIC.

Berita Terkait

  • Kepala BKP Kementan: Dengan bersinergi, Target Sergap 1,5 juta Ton akan Tercapai

    Jakarta – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Serapan Gabah/Beras Petani (Sergap) tahun 2019 di Kantor Perum BULOG, Senin (7/1). Rakor bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sergap tahun 2019, khususnya dalam menghadapi puncak musim panen yang diperkirakan pada Maret hingga April 2019.


    "Pada bulan Januari hingga Maret 2019 terdapat potensi produksi beras sebesar 12,5 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat untuk tiga bulan  hanya sebesar 7,5 juta ton, sehingga diperkirakan akan ada surplus beras...

  • Peran Sektor Pertanian Dalam Pengendalian Inflasi

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi dan andil kelompok pengeluaran bahan makanan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 merupakan tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah yaitu 1,26%.

    Sedangkan andil pengeluaran bahan makanan terhadap inflasi di tahun yang sama terendah sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26%.


    "Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran sektor pertanian dalam upaya pengendalian inflasi," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, pada acara Bincang Asyik Pertanian Indonesia

    di Kementerian Pe...

  • Kepala BKP Kementan : Pemerintah Hadir Untuk Stabilkan Harga Telur

    Harga telur ayam ras di DKI selama satu bulan terakhir menunjukkan tren kenaikan. Di beberapa lokasi, harga telur sudah mencapai Rp 27.000 - 28.000 per kg. Hal ini antara lain disebabkan, meningkatnya konsumsi telur karena memasuki natal dan tahun baru untuk membuat kue,  dan makanan.

    Untuk merespon hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP)  Kementerian Pertanian kembali mengadakan Gelar Telur Murah (GTM), sebagai upaya turut menstabilkan harga  telur menghadapi Tahun Baru 2019. Kegiatan ini bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, PT. Food Station, PD.Pasar Jaya, PT.Puri Far...